Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR minta polisi konsisten berantas pungli di kementerian

Ketua DPR minta polisi konsisten berantas pungli di kementerian Ade Komarudin. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Aparat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Kementerian Perhubungan terkait pungutan liar penyalahgunaan izin pelayaran. Ketua DPR Ade Komarudin menilai kasus pungutan liar telah menjadi masalah yang cukup lama terjadi sektor layanan publik.

Dia meminta polisi bergerak secara konsisten jika ingin memberantas pungutan liar yang telah menggurita di banyak tempat. Dengan harapan, pelayanan publik otomatis akan menjadi baik dan meningkat jika pungli diberantas.

"Sebenarnya masalah cukup lama, cukup menggurita di banyak tempat, menyangkut layanan publik. Gerakan itu gerakan yang konsisten dijalankan, jangan panas tahi ayam, angot-angotan," kata Ade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

Orang lain juga bertanya?

Pria yang akrab disapa Akom ini menilai perlu adanya teknologi digital untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik. Terutama di lembaga pemerintahan di tingkat pusat.

"Yang penting adalah konsistensi dan sistem pelayanan publik di daerah yang bagus dengan teknologi digital cukup canggih dan itu tidak memungkinkan bagi pihak yang melayani dan tidak melayani melakukan hal seperti kemarin," jelasnya.

Dicontohkannya, saat Akom berkunjung ke Banyuwangi, Jawa Timur, ia melihat sistem pelayanan publik sudah cukup baik. Sistem layanan publik berbasis digital sehingga pengawasan menjadi lebih akuntabel dan transparan.

"Saya baru dari Banyuwangi hingga pelosok desa. Sistem pelayanan publiknya sudah sangat terbuka. Di setiap desa jumlah pemasukan kepada Pemda langsung terkomputerisasi, jumlah pengeluaranya juga sama," terang Akom.

"Jadi setiap saat pak bupati tinggal mengawasi dari handphonenya, jadi tidak memungkinkan pak bupati tak mengetahui hal-hal yang terjadi daerahnya," sambungnya.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah pusat menerapkan sistem pengawasan yang sama agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

"Kalau sistem pelayanan di tingkat kabupaten sudah seperti itu kenapa pemerintah pusat dimulai dengan seperti itu menghindari pungli dengan sistem seperti itu," pungkasnya. (mdk/sho)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digitalisasi Layanan, Kemendagri Bagikan Laptop ke Pemda Seluruh Indonesia
Digitalisasi Layanan, Kemendagri Bagikan Laptop ke Pemda Seluruh Indonesia

Pemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat

Baca Selengkapnya
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).

Baca Selengkapnya
Atasi Ancaman Siber & Judol, Langkah Tepat Kemenko Polkam Jaga Stabilitas Nasional
Atasi Ancaman Siber & Judol, Langkah Tepat Kemenko Polkam Jaga Stabilitas Nasional

Ia optimistis Menko Polkam yang baru, Budi Gunawan, mampu mengorkrestasi sejumlah permasalahan tersebut

Baca Selengkapnya
Ketua KPK: Gorontalo Termasuk Provinsi Luput dari OTT, Bukan Berarti Tidak Ada
Ketua KPK: Gorontalo Termasuk Provinsi Luput dari OTT, Bukan Berarti Tidak Ada

Nawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.

Baca Selengkapnya
Budi Gunawan ke Kepala Daerah: Hati-hati Buat Kebijakan, Termasuk Penentuan UMP
Budi Gunawan ke Kepala Daerah: Hati-hati Buat Kebijakan, Termasuk Penentuan UMP

Budi meminta kepala daerah untuk terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah.

Baca Selengkapnya
Penguatan Kompolnas Dianggap Penting untuk Efektivitas Pengawasan Polri
Penguatan Kompolnas Dianggap Penting untuk Efektivitas Pengawasan Polri

Sebagai lembaga pengawas, Kompolnas bertanggung jawab memantau dan menilai kinerja serta integritas anggota dan pejabat Polri.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia
VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia

Menko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.

Baca Selengkapnya
Komisi DPR Cecar Polri: Masyarakat Banyak Tertipu, Tiap Pengaduan Penipuan Sulit Sekali Didapat
Komisi DPR Cecar Polri: Masyarakat Banyak Tertipu, Tiap Pengaduan Penipuan Sulit Sekali Didapat

Rano menekan kepolisian untuk memperkuat tim cyber agar menambah anggaran

Baca Selengkapnya
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif

Seperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.

Baca Selengkapnya
KPK Isyaratkan Hapus Pembagian Bidang Kerja Pimpinan: Semua Bertanggung Jawab
KPK Isyaratkan Hapus Pembagian Bidang Kerja Pimpinan: Semua Bertanggung Jawab

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!

"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.

Baca Selengkapnya
DPR Dukung Menko Polkam Sikat Siapapun Terlibat Judi Online
DPR Dukung Menko Polkam Sikat Siapapun Terlibat Judi Online

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online.

Baca Selengkapnya