Ketua DPR minta polisi konsisten berantas pungli di kementerian
Merdeka.com - Aparat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Kementerian Perhubungan terkait pungutan liar penyalahgunaan izin pelayaran. Ketua DPR Ade Komarudin menilai kasus pungutan liar telah menjadi masalah yang cukup lama terjadi sektor layanan publik.
Dia meminta polisi bergerak secara konsisten jika ingin memberantas pungutan liar yang telah menggurita di banyak tempat. Dengan harapan, pelayanan publik otomatis akan menjadi baik dan meningkat jika pungli diberantas.
"Sebenarnya masalah cukup lama, cukup menggurita di banyak tempat, menyangkut layanan publik. Gerakan itu gerakan yang konsisten dijalankan, jangan panas tahi ayam, angot-angotan," kata Ade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).
-
Kenapa pelayanan publik Kemnaker butuh standar prima? Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. 'Karena itu, pelaksanaan pelayanan publik harus memiliki standar yang prima,' ujarnya.
-
Bagaimana cara Komdigi mencegah situs Pemda diretas? Dari sisi pencegahan, Budi mengungkapkan Kemkomdigi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melakukan penyisiran dan memperkuat website-website pemerintah daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat agar tidak diretas dan diubah untuk mempromosikan judi online.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Kenapa Kemkominfo dorong kemajuan teknologi? Kami lakukan untuk mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi bangsa yang lebih baik dan membuka berbagai ruang bagi masyarakat Indonesia,' pungkasnya.
-
Bagaimana Kemenkumham harus berinovasi dalam memberikan pelayanan? “Pertahankanlah capaian prestasi yang telah berhasil diraih. Teruslah pikirkan cara-cara baru dengan berbagai terobosan kreatif dan inovasi baru untuk memberikan kemudahan dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk keberlanjutan program (sustainable program) atas program-program yang telah saya tetapkan,“ kata Yasonna
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Pria yang akrab disapa Akom ini menilai perlu adanya teknologi digital untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik. Terutama di lembaga pemerintahan di tingkat pusat.
"Yang penting adalah konsistensi dan sistem pelayanan publik di daerah yang bagus dengan teknologi digital cukup canggih dan itu tidak memungkinkan bagi pihak yang melayani dan tidak melayani melakukan hal seperti kemarin," jelasnya.
Dicontohkannya, saat Akom berkunjung ke Banyuwangi, Jawa Timur, ia melihat sistem pelayanan publik sudah cukup baik. Sistem layanan publik berbasis digital sehingga pengawasan menjadi lebih akuntabel dan transparan.
"Saya baru dari Banyuwangi hingga pelosok desa. Sistem pelayanan publiknya sudah sangat terbuka. Di setiap desa jumlah pemasukan kepada Pemda langsung terkomputerisasi, jumlah pengeluaranya juga sama," terang Akom.
"Jadi setiap saat pak bupati tinggal mengawasi dari handphonenya, jadi tidak memungkinkan pak bupati tak mengetahui hal-hal yang terjadi daerahnya," sambungnya.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah pusat menerapkan sistem pengawasan yang sama agar kasus serupa tidak terjadi lagi.
"Kalau sistem pelayanan di tingkat kabupaten sudah seperti itu kenapa pemerintah pusat dimulai dengan seperti itu menghindari pungli dengan sistem seperti itu," pungkasnya. (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca SelengkapnyaIa optimistis Menko Polkam yang baru, Budi Gunawan, mampu mengorkrestasi sejumlah permasalahan tersebut
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.
Baca SelengkapnyaBudi meminta kepala daerah untuk terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah.
Baca SelengkapnyaSebagai lembaga pengawas, Kompolnas bertanggung jawab memantau dan menilai kinerja serta integritas anggota dan pejabat Polri.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaRano menekan kepolisian untuk memperkuat tim cyber agar menambah anggaran
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.
Baca Selengkapnya"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online.
Baca Selengkapnya