Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR minta RUU Tax Amnesty tak dicampur kepentingan politik

Ketua DPR minta RUU Tax Amnesty tak dicampur kepentingan politik Ade Komarudin. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komaruddin meminta jangan melibatkan kepentingan politik untuk melanjutkan proses pembahasan RUU Tax Amnesty. Sebab, ia menilai UU Tax Amnesty dibutuhkan dalam negeri untuk menggenjot pendapatan negara.

"Lepaskan kepentingan politik, jangan suka dengan pemerintah lalu tidak dijalankan, kasihan negeri ini. Lumayan tertolong lah negara ini dengan Tax Amnesty," ujar Akom kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/6).

Dengan Tax Amnesty, lanjut Akom, mampu menggerakan perekonomian nasional lantaran masuknya sejumlah uang yang tengah terparkir di luar negeri.

"Kalau Tax Amnesty jalan semua duit kan balik ke dalam negeri yang ke parkir di luar negeri, terus pajak masuknya ke negara tapi intinya duitnya masuk dan balik ke rumahnya lagi, tentu sangat menguntungkan menggerakan perekonomian nasional supaya sehat," ungkap dia.

Ade menambahkan, UU Tax Amnesty menjadi salah satu jalan juga mendorong pertumbuhan perekonomian lebih baik ke depannya. Terlebih untuk menutupi defisit anggaran yang setiap bulannya terus meningkat.

"Kalau Tax Amnesty tidak sukses di UU maupun pelaksanaannya saya ragu perekonomian nasional oke. Defisit bisa melebihi batasan UU sebesar 3 persen dan itu lampu merah," jelas dia.

Apabila nantinya UU ini terjanggal masalah ataupun tidak jadi dikhawatirkan Ade justru akan memperlebar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Tanah Air.

"Saya tidak mau suatu saat pegawai negeri tidak dibayar gajinya di negeri ini, tentara dan polisi tidak dibayar gajinya lalu PHK dimana-mana di semua industri," tutupnya. (mdk/rhm)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada

Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.

Baca Selengkapnya
Fraksi Demokrat: Semoga Kenaikan Gaji PNS, TNI & Polri Bukan untuk Kepentingan Politik 2024
Fraksi Demokrat: Semoga Kenaikan Gaji PNS, TNI & Polri Bukan untuk Kepentingan Politik 2024

Kenaikan gaji PNS di 2024 merupakan salah satu usulan dari Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Tak Tutup Mata Rakyat Menjerit soal Tapera, Tajam Ingatkan Pemerintah!
VIDEO: DPR Tak Tutup Mata Rakyat Menjerit soal Tapera, Tajam Ingatkan Pemerintah!

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Baca Selengkapnya
Lebih Besar Mana Gaji Verrel Bramasta dan Komeng Jadi Anggota Dewan?
Lebih Besar Mana Gaji Verrel Bramasta dan Komeng Jadi Anggota Dewan?

Verrel berencana menyerahkan seluruh gajinya selama satu tahun pertama untuk mendukung pembangunan di daerah pemilihannya.

Baca Selengkapnya
Megawati Tolak RUU TNI-Polri, Ini Alasannya
Megawati Tolak RUU TNI-Polri, Ini Alasannya

Megawati melihat, RUU TNI Polri ini digulirkan untuk kembali menyetarakan kedua aparat negara itu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ganjar Tegaskan, PDIP Mau Lawan Gibran di Jateng
VIDEO: Ganjar Tegaskan, PDIP Mau Lawan Gibran di Jateng

Megawati berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat

Baca Selengkapnya
PNS Sampai PPPK Dapat THR, Kecuali Kelompok Ini
PNS Sampai PPPK Dapat THR, Kecuali Kelompok Ini

Kelompok ini dianggap tidak masuk kategori penerima THR.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Perangkat Desa dan Honorer Tak Terima THR Serta Gaji ke-13
Ternyata, Ini Alasan Perangkat Desa dan Honorer Tak Terima THR Serta Gaji ke-13

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Putusan MK soal Anggota TNI-Polri dan Pejabat Tak Netral Bisa Dipidana
Pro Kontra Putusan MK soal Anggota TNI-Polri dan Pejabat Tak Netral Bisa Dipidana

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota TNI-Polri hingga pejabat negara bisa dipidana bila melanggar netralitas di Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Mendagri soal Kepala Desa hingga Camat Tak Terima THR Lebaran 2024: Rekan-Rekan Ini Bukan ASN
Mendagri soal Kepala Desa hingga Camat Tak Terima THR Lebaran 2024: Rekan-Rekan Ini Bukan ASN

Kepala desa maupun camat tidak masuk sebagai kategori penerima THR.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Klaim Dwi Fungsi TNI Tidak Seperti Zaman Orba: Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis
Menko Polhukam Klaim Dwi Fungsi TNI Tidak Seperti Zaman Orba: Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis

Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.

Baca Selengkapnya
Aturan Sanksi Pejabat Daerah dan TNI/Polri Tak Netral di Pilkada Digugat ke MK
Aturan Sanksi Pejabat Daerah dan TNI/Polri Tak Netral di Pilkada Digugat ke MK

Majelis hakim panel memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk menyempurnakan permohonannya.

Baca Selengkapnya