Ketua DPR minta RUU Tax Amnesty tak dicampur kepentingan politik
Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komaruddin meminta jangan melibatkan kepentingan politik untuk melanjutkan proses pembahasan RUU Tax Amnesty. Sebab, ia menilai UU Tax Amnesty dibutuhkan dalam negeri untuk menggenjot pendapatan negara.
"Lepaskan kepentingan politik, jangan suka dengan pemerintah lalu tidak dijalankan, kasihan negeri ini. Lumayan tertolong lah negara ini dengan Tax Amnesty," ujar Akom kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/6).
Dengan Tax Amnesty, lanjut Akom, mampu menggerakan perekonomian nasional lantaran masuknya sejumlah uang yang tengah terparkir di luar negeri.
-
Mengapa para perwira TNI menyelamatkan uang gaji? Agar Uang itu Tidak Jatuh ke Tangan Musuh Dia membagikan uang pada stafnya, yang langsung memasukkan uang ke dalam kantong dan segera melompat menyelamatkan diri.
-
Siapa yang mengalami tunggakan gaji? Melalui unggahan terbarunya, ia menyatakan adanya tunggakan gaji dari klub kepada dirinya dan beberapa rekan setimnya.
-
Kenapa gaji polisi dinaikkan? Langkah strategis ini diharapkan tingkatkan motivasi dan dukung transformasi ekonomi.
-
Siapa yang menyelamatkan uang gaji prajurit Siliwangi? Kepala Staf Keuangan Siliwangi Bertindak Cepat Agar Uang itu Tidak Jatuh ke Tangan Musuh Dia membagikan uang pada stafnya, yang langsung memasukkan uang ke dalam kantong dan segera melompat menyelamatkan diri.
-
Bagaimana cara mendapatkan kenaikan gaji polisi? Langkah strategis ini diharapkan tingkatkan motivasi dan dukung transformasi ekonomi.
-
Kenapa Asniati harus kembalikan gaji? Asniati disebutkan harus pensiun di usia 58 tahun karena tidak punya ijazah S1 untuk bisa menyandang jabatan fungsional guru. Padahal dia tetap mengajar di TK Negeri 3 Sungai Bertam hingga usianya 60 tahun pada 2024.
"Kalau Tax Amnesty jalan semua duit kan balik ke dalam negeri yang ke parkir di luar negeri, terus pajak masuknya ke negara tapi intinya duitnya masuk dan balik ke rumahnya lagi, tentu sangat menguntungkan menggerakan perekonomian nasional supaya sehat," ungkap dia.
Ade menambahkan, UU Tax Amnesty menjadi salah satu jalan juga mendorong pertumbuhan perekonomian lebih baik ke depannya. Terlebih untuk menutupi defisit anggaran yang setiap bulannya terus meningkat.
"Kalau Tax Amnesty tidak sukses di UU maupun pelaksanaannya saya ragu perekonomian nasional oke. Defisit bisa melebihi batasan UU sebesar 3 persen dan itu lampu merah," jelas dia.
Apabila nantinya UU ini terjanggal masalah ataupun tidak jadi dikhawatirkan Ade justru akan memperlebar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Tanah Air.
"Saya tidak mau suatu saat pegawai negeri tidak dibayar gajinya di negeri ini, tentara dan polisi tidak dibayar gajinya lalu PHK dimana-mana di semua industri," tutupnya. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji PNS di 2024 merupakan salah satu usulan dari Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Baca SelengkapnyaVerrel berencana menyerahkan seluruh gajinya selama satu tahun pertama untuk mendukung pembangunan di daerah pemilihannya.
Baca SelengkapnyaMegawati melihat, RUU TNI Polri ini digulirkan untuk kembali menyetarakan kedua aparat negara itu.
Baca SelengkapnyaMegawati berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat
Baca SelengkapnyaKelompok ini dianggap tidak masuk kategori penerima THR.
Baca SelengkapnyaPemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota TNI-Polri hingga pejabat negara bisa dipidana bila melanggar netralitas di Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaKepala desa maupun camat tidak masuk sebagai kategori penerima THR.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.
Baca SelengkapnyaMajelis hakim panel memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk menyempurnakan permohonannya.
Baca Selengkapnya