Follow
Ketua DPR minta tak ada praktik mahar politik di pilkada serentak
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto meminta agar mahar politik antara calon kepala daerah dan partai tak lagi ada di pilkada serentak. Menurut dia, seorang pemimpin haruslah bersih dari praktik-praktik kotor tersebut.
"Tak boleh (mahar politik). Sekarang itu kan semuanya itu di dalam hal Pilkada itu harus betul-betul secara jujur, adil, dan dipilih oleh rakyat," kata Novanto di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8).
Dia menjelaskan, masyarakat kekinian tidak mudah dibodohi. Mereka telah menjadi pemilih yang kritis. Maka dari itu lobi politik dalam Pilkada sebaiknya dihindari.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Bagaimana cara pemilihan dilakukan di pilkada serentak? Pilkada Serentak menerapkan sistem pemilihan langsung dimana pemilih secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakilnya.
-
Bagaimana proses Pilkada Serentak 2024? Berikut adalah jadwal Pilkada Serentak 2024 dan tahapannya: Jadwal Pilkada Serentak 2024 Sebagaimana terlampir dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal Pilkada 2024 adalah sebagai berikut: Perencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024 Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024 Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024
-
Kenapa Pilkada Serentak dilakukan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
"Rakyat sekarang ini kan benar-benar mengerti dan mengetahui masalah-masalah yang terbaik buat para pemimpinnya. Jadi sekarang yang paling bagus itu memang harus tidak ada mahar-mahar lagi. Enggak boleh," tuturnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puan Maharani menyoroti proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun ini agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi yang terburuk pascareformasi.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah menyarankan supaya masyarakat turut menolak praktik politik transaksional.
Baca Selengkapnya
Megawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca Selengkapnya
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya
Puan mengimbau anggota dewan agar dapat bekerja bersama membangun kelembagaan DPR RI yang berintegritas.
Baca Selengkapnya
Megawati menilai, pada pelaksanaan Pemilu saat ini masyarakat tidak dapat menyalurkan hak konstitusionalnya dengan baik.
Baca Selengkapnya
Puan berharap, pengalaman Pemilu 2024 dapat dijadikan evaluasi agar pelaksanaan Pilkada Serentak nanti berjalan lebih baik dan mengedepankan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung etika politik dalam Pemilihan Umum dalam sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di depan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Puan menyatakan DPR melalui alat kelengkapan dewan akan selalu mengawasi pelaksanaan.
Baca Selengkapnya
Dia juga mengingatkan pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik
Baca Selengkapnya