Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR: Nasib pemecatan Fahri Hamzah di tangan Sekjen DPR

Ketua DPR: Nasib pemecatan Fahri Hamzah di tangan Sekjen DPR Ade Komarudin. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin menjelaskan, nasib pemecatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ada di tangan Sekjen DPR Winantuningtyastiti. Tim yang diketuai Sekjen lah yang bisa memutuskan kapan Fahri yang dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan PKS tersebut bisa didepak dari kursi pimpinan DPR.

‎"Tim yang dipimpin oleh Bu Sekjen untuk melakukan kajian dan diberikan waktu selama 3 minggu setelah itu serahkan ke pimpinan dewan untuk kemudian pimpinan dewan menjadikan hal itu sebagai dasar bagi pengambilan keputusan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).

Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan, dalam rapat pimpinan sebelumnya, diputuskan pembentukan tim untuk kawal pemecatan Fahri. Tim tersebut terdiri dari biro hukum dan pusat pengkajian hukum di bidang keahlian DPR.

"Saya sudah melakukan koordinasi dengan pemimpin PKS, pimpinan PKS bisa menerima hal itu, jadi tidak ada masalah," tuturnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR ke-25 penutupan masa persidangan IV, tahun sidang 2015-2016‎, diwarnai interupsi. Hal tersebut berkaitan dengan belum dicopotnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari DPR. Padahal PKS telah memecatnya dari seluruh jenjang keanggotaan partai.

"Pelantikan pimpinan DPR baru, dari saudara Fahri Hamzah ke saudari Ledia Hanifa. Pimpinan terhormat, ada dua keputusan AKD, pimpunan tidak boleh menahan-nahan pertama keputusan fraksi," kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Ansory Siregar ‎dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).

PKS berharap agar Fahri segera diganti dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amalia. Bahkan pergantian tersebut diminta tanpa menunggu ada putusan inkrah dalam gugatan Fahri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Ini pimpinan hanya melanjutkannya dan untuk itu pimpinan ini tidak ada menunggu gugatan lainnya, kalau anggota baru bisa menunggu gugatan, tapi ini hak fraksi pimpinan, jadi saya kira tadi hari ini sudah ada pelantikan itu," tuturnya.

Ansory berharap agar rekomendasi dari fraksi dan DPP PKS ke pimpinan DPR segera dilaksanakan. ‎Namun ketua sidang, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan enggan memberikan waktu untuk membahas mendalam mengenai hal itu.

"Kita tak bisa mengintervensi, hanya masalah waktu, yang nanti akan segera melaksanakan, jadi begitu‎," kata Politikus Partai Demokrat tersebut sembari melanjutkan agenda rapat paripurna.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Ogah Bahas Harun Masiku: Serahkan Seluruhnya pada Proses Hukum
PDIP Ogah Bahas Harun Masiku: Serahkan Seluruhnya pada Proses Hukum

PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.

Baca Selengkapnya
Bocoran KPK soal Sosok Pengganti Firli Bahuri usai Diberhentikan Jokowi
Bocoran KPK soal Sosok Pengganti Firli Bahuri usai Diberhentikan Jokowi

Jokowi resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua sekaligus Anggota KPK pada 28 Desember lalu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ketua KPU Hasyim Terjerat Kasus Asusila, Ketua DPR Puan Bereaksi Keras
VIDEO: Ketua KPU Hasyim Terjerat Kasus Asusila, Ketua DPR Puan Bereaksi Keras

Ketua DPR Puan Maharani merespons pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terkait kasus asusila.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Firli Bahuri Seharusnya Inisiatif Mundur Setelah Ditetapkan Tersangka
Komisi III DPR: Firli Bahuri Seharusnya Inisiatif Mundur Setelah Ditetapkan Tersangka

Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Polda Metro Jaya.

Baca Selengkapnya
Respons KPU Terkait Putusan DKPP soal Pemecatan Hasyim Asy'ari Karena Asusila
Respons KPU Terkait Putusan DKPP soal Pemecatan Hasyim Asy'ari Karena Asusila

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dipecat buntut kasus dugaan asusila.

Baca Selengkapnya
Profil Fahri Hamzah, Eks ‘Macan’ DPR yang Kini Jadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabinet Prabowo
Profil Fahri Hamzah, Eks ‘Macan’ DPR yang Kini Jadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabinet Prabowo

Peran Fahri Hamzah dalam dunia politik semakin terlihat ketika masa reformasi 1998 bergulir.

Baca Selengkapnya
KPK Pertimbangkan Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri Usai Diberhentikan Jokowi
KPK Pertimbangkan Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri Usai Diberhentikan Jokowi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan empat pimpinan KPK akan berembuk apakah memberi bantuan hukum.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK akan Serahkan Temuan Aset Firli Tak Tercantum di LHKPN ke Polda Metro Jaya
Dewas KPK akan Serahkan Temuan Aset Firli Tak Tercantum di LHKPN ke Polda Metro Jaya

Dewas KPK akan menyerahkan hasil putusan sidang pelanggaran etik Firli kepada Polda Metro Jaya jika diperlukan.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP dan Kemendagri Buntut Pemecatan Hasyim Asy'ari Sebagai Ketua KPU
Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP dan Kemendagri Buntut Pemecatan Hasyim Asy'ari Sebagai Ketua KPU

Pemanggilan itu dilakukan Komisi II DPR untuk meminta penjelasan atau mendengarkan langsung dari pihak DKPP terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Baca Selengkapnya
Komisi II Soal Penggantian Ketua KPU: Otomatis Sesuai Urutan, Tidak Perlu Seleksi Ulang
Komisi II Soal Penggantian Ketua KPU: Otomatis Sesuai Urutan, Tidak Perlu Seleksi Ulang

Komisi II Soal Pengganti Ketua KPU: Otomatis Sesuai Urutan, Tidak Perlu Seleksi Ulang

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Dipecat DKPP, Begini Mekanisme Pergantiannya Sesuai UU
Ketua KPU Dipecat DKPP, Begini Mekanisme Pergantiannya Sesuai UU

Dengan diberhentikannya Hasyim, secara otomatis akan langsung digantikan posisinya.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Terlibat Asusila, Puan Minta Proses Seleksi Dievaluasi
Ketua KPU Terlibat Asusila, Puan Minta Proses Seleksi Dievaluasi

Puan juga menyoroti proses seleksi perlu dievaluasi mengingat sebelumnya juga ada kasus komisioner tersandung kasus hukum.

Baca Selengkapnya