Follow
Ketua DPR percayakan penyelamatan KPK di tangan Jokowi
Merdeka.com - Seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait sejumlah kasus. Namun, sejauh ini baru Bambang Widjojanto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus memberikan atau menyuruh untuk memberikan keterangan palsu di sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan proses penyelamatan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya itu kita serahkan ke pihak pemerintah, Presiden untuk memerintahkan untuk menyelesaikan ini sebaik-baiknya," kata Setya Novanto di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/2).
-
Kapan PPK mulai menjalankan tugasnya? Batas awal masa kerja PPK dimulai pada saat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah dilakukan proses seleksi PPK.
-
Mengapa PDIP akan menunggu penghitungan KPU sebelum menentukan sikap? Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan,' imbuh Hasto.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
Setya Novanto menilai, sebagai institusi hukum KPK harus diperkuat. Namun proses hukum atas pimpinan KPK harus tetap berjalan.
"KPK harus kuat organisasinya, harus baik. Kita mengharapkan langkah-langkah, prosesnya sudah jelas di kepolisian," terang dia.
Selain itu, dia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses hukum selesai. Dirinya yakin pemerintah akan mengambil solusi terbaik atas kisruh yang melibatkan dua lembaga penegak hukum tersebut.
"Prosesnya sampai hari ini belum selesai. Kita menunggu saja, tapi saya percaya pemerintah ambil langkah terbaik," pungkas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca Selengkapnya
Kepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
MK telah memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan 01 dan 03.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca Selengkapnya
Nama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK telah dikantongi Jokowi.
Baca Selengkapnya
Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca Selengkapnya
Sepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
Dalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya