Ketua DPR: Presiden harus dilindungi, termasuk dari pencatut nama

Merdeka.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo soal pencatutan nama yang disampaikan melalui akun twitternya kemarin, mengundang komentar Ketua DPR Ade Komarudin. Menurutnya, siapapun yang mencatut nama Presiden demi kepentingan pribadi atau kelompok harus diproses hukum.

"Itu betul. Pokoknya yang catut mencatut ya harus diproses. Karena itu membahayakan. Kalau bisa setiap ada pencatutan ya harus diproses secara hukum. Karena mengganggu kinerja presiden," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/1).

Sebagai simbol negara, presiden harus dilindungi dari berbagai upaya yang berpotensi mengganggu stabilitas negara.

"Apalagi beliau ini kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi beliau harus terjaga. Kita ini ingin bekerja maksimal untuk negara ini. Jangan sampai terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi bersuara di media sosial. Melalui akun twitternya @jokowi, dia menyinggung soal pencatutan nama. Jokowi mengingatkan agar mengabaikan siapapun yang mencatutnya, baik mengatasnamakan keluarga, pejabat, atau relawan.

"Siapa pun catut nama saya (keluarga/relawan/pejabat/lainnya), minta jabatan/proyek abaikan saja. Pemerintahan bersih harus dipraktikkan -Jkw," tulis Jokowi di akun twitter-nya, Kamis (21/1).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pernyataan Presiden Joko Widodo melalui akun twitternya itu sebagai warning atau peringatan terbuka. Menurut Pramono, Presiden betul-betul tak ingin ada orang yang menyalahgunakan nama presiden untuk kepentingan proyek dan jabatan.

"Yang jelas Presiden beri warning secara terbuka supaya tak dilakukan siapapun," kata Pramono, Jakarta, Jumat (22/1).

Lebih lanjut Pramono menjelaskan, Presiden Jokowi ingin membangun tradisi baru dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). "Presiden berkeinginan betul-betul pemerintahan bersih benar-benar diwujudkan," tegasnya.