Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR sebut mayoritas fraksi dukung Perppu Perlindungan Anak

Ketua DPR sebut mayoritas fraksi dukung Perppu Perlindungan Anak Ade Komarudin. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah meneken Perppu Perlindungan Anak yang dibuat untuk pelaku kejahatan seksual pada anak. Perppu itu adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.

Kabar itu direspon positif oleh Ketua DPR Ade Komarudin. Dia menilai, sejumlah fraksi menyetujui diterbitkan Perppu tersebut. Sebab, Perppu ini memenuhi harapan publik akan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak.

"Yang pasti bahwa posisi DPR cuma dua kata menyetujui atau menolak, tentu tergantung kepada fraksi yang ada. Kalau saya lihat fraksi yang ada tampaknya cenderung tidak mempermasalahkan berarti menyetujui Perppu itu," ujar Ade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).

Orang lain juga bertanya?

Pria yang akrab disapa Akom ini menyatakan, sejumlah anggota dewan juga tidak mempersoalkan Perppu tersebut. Sebab, Perppu dinilai memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, dimana pelaku akan mendapat hukuman mati atau penjara seumur hidup, bila korban anak meninggal dunia atau mengalami luka permanen.

"Perppu itu kan pengganti UU kalau tentu ada satu dua hal yang dewan keberatan karena keputusan cuma dua menyetujui atau menolak maka kalau menyetujui terus dijalankan itu bisa saja pada saatnya disusun UU yang baru kalau nanti memang banyak moderatnya. Tetapi nanti sekarang ini tampaknya ini publik mendukung dan dewan cenderung mendukung artinya arahnya pengambil keputusan dewan akan menyetujui Perppu itu," jelas dia.

Akom juga menyakini Perppu tersebut tidak akan tumpang tindih dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kendati demikian, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat dari Presiden Jokowi terkait Perppu itu.

"Nanti tinggal disinkronisasi dan tinggal UU itu sedang berjalan, harus saling menguatkan jangan sampai tabrakan dengan pasal yang ada," ungkapnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?

Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR

Dasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.

Baca Selengkapnya
RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat, Menkumham: Kami Jumpai Pimpinan DPR
RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat, Menkumham: Kami Jumpai Pimpinan DPR

Menkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya