Follow
Ketua DPR sebut Panja Tax Amnesty tetap kerja meski reses
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komaruddin menegaskan pembahasan RUU Tax Amnesty akan terus dikebut. Dia menyatakan besok akan dibentuk Panitia Kerja (Panja) Tax Amnesty antara Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan.
"Kan besok pembentukan Panja antara Komisi XI dan Kemenkeu," kata Ade di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/4).
Politikus Golkar tersebut memastikan Panja tersebut akan tetap bekerja pada masa reses. Seperti diketahui, DPR akan memasuki masa reses pada pada 29 April mendatang.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
Apa target DPR untuk tahun 2024? Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
"Nanti tanggal 29 (April) reses. Di reses Panja bisa jalan. Masa sidang berikutnya tinggal rapat kerja (Raker) dengan menteri, pendalaman fraksi," ujarnya.
Ade menambahkan Panja Tax Amnesty tetap bekerja meski reses dikarenakan menginginkan agar Tax Amnesty segera untuk disahkan. Maka dari itu, dia mengaku, Komisi XI DPR tak memermasalahkan apabila masa resesnya dipakai untuk tetap berkegiatan di parlemen.
"Yang penting buat saya Tax Amnesty bisa cepat selesai. Ikan sepat ikan gabus. Makin cepat makin bagus," tukasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota DPR memiliki kepentingan dalam mempersiapkan Pemilu 2024 mendatang, baik Pileg maupun Pilpres.
Baca Selengkapnya
Jika rapat pansus angket haji tetap dilaksanakan pada atau dalam masa reses bakal menyalahi aturan.
Baca Selengkapnya
Dalam pantunnya Puan Maharani berpesan agar seluruh rakyat menggunakan hati nuraninya saat mencoblos
Baca Selengkapnya
291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR terima perwakilan massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
Baca Selengkapnya
Sebanyak 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 akan dilantik pada Selasa (1/10).
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan, sebelum pergantian periode DPR pada 1 Oktober mendatang, DPR berupaya menyelesaikan pekerjaan yang dapat dirampungkan pada periode sekarang.
Baca Selengkapnya
Puan berpesan agar seluruh pihak dapat menyukseskan Pemilu serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Kepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat
Baca Selengkapnya
Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya
Cak Imin lantas menyebut, Pansus Angket Haji 2024 merupakan pansus monumental yang digulirkan DPR.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menangis ketika meminta maaf dalam rapat paripurna DPR terakhir.
Baca Selengkapnya