Ketua DPR sebut RAPBN 2016 tak disahkan Oktober bisa berdampak buruk

Merdeka.com - Pengesahan RAPBN tahun 2016 tersendat di DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sempat diingatkan oleh DPR agar konsen terhadap pembahasan anggaran tersebut agar tidak molor.

Ketua DPR Setya Novanto mengaku menghubungi Presiden Joko Widodo sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat 23 Oktober lalu. Dia mengaku menghubungi Jokowi untuk meminta tidak mengikutsertakan menteri-menteri yang sedang melakukan pembahasan bersama DPR tentang RAPBN 2016.

"Sebelum beliau (Jokowi) berangkat ke AS, saya telepon beliau dan meminta agar beberapa menteri terkait APBN 2016 untuk tidak berangkat," kata Novanto dalam pembukaan Simulasi Parlemen Remaja 2015, di Operating Room, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10).

Lanjut dia, beruntung, Presiden Jokowi kooperatif. Sehingga sejumlah menteri yang dimintanya tetap tinggal di Indonesia, tidak jadi bertolak ke Negeri Paman Sam itu.

"Untungnya, Presiden Jokowi menyambut baik. Sehingga beberapa menteri tidak jadi berangkat, padahal sudah pesan tiket dan sebagainya," ujarnya.

Dia menyatakan, bahwa RAPBN 2016 harus rampung pada tanggal 30 Oktober nanti. Jika belum selesai, maka konsekuensinya pemerintah menggunakan harus menggunakan APBN 2015.

"Tentu nantinya efeknya akan tidak baik," tandasnya.

Seperti diketahui, pengesahan RAPBN 2016 ditunda hingga batas akhir waktu pembahasan yakni 30 Oktober nanti. Alasannya, sejumlah partai politik protes karena pemerintah memasukkan tax amnesty dalam asumsi pendapatan negara sebesar Rp 500 triliun. Padahal UU Tax Amnesty sendiri belum rampung dibahas di DPR.