Ketua DPR Setuju Kendaraan Dinas Pejabat Pakai Mobil Listrik
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo setuju dengan adanya usulan menjadikan mobil listrik menjadi kendaraan dinas. Kata dia, memang sudah saatnya Indonesia bermigrasi dari kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik.
"Ya bagus, jadi gini masyarakat dunia sudah mulai migrasi dari kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, banyak negara sudah mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Karena itu, dia mendukung adanya penggunaan kendaraan listrik.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim mendorong Perusda MBS untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
-
Kenapa Indonesia buat Motor Listrik? Kehadiran sejumlah brand lokal tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri otomotif berbasis elektrifikasi untuk mengurangi emisi karbon dioksida.
-
Gimana cara mobil DPR RI itu minta jalan? Dalam video tersebut terlihat mobil berjenis Toyota Alphard berwarna putih berulang kali membunyikan suara strobo untuk meminta jalan kepada pengendara lain.
-
Kenapa mobil listrik semakin diminati? Di berbagai negara, termasuk Indonesia, mobil listrik semakin diminati karena keunggulannya yang ramah lingkungan dan efisiensi energi.
"Dan kita sudah mulai, tinggal menunggu regulasi pemerintah. Dan pemerintahan kendaraan listrik ini diberikan semacam privillage, dari sisi pajak agar bisa terjangkau ke masyarakat," ungkapnya.
Tambahnya, penggunaan bahan bakar minyak di Indonesia juga sangat besar. Perhari bahkan bisa menghabiskan sekitar 160 juta liter minyak.
"Bayangkan untuk motor saja 160 juta. 1 Hari satu liter 160 juta liter perhari habis. Bayangkan berapa subsidinya yang bisa dikeluarkan pemerintah," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi positif terkait usulan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan agar pengadaan kendaraan dinas tahun depan bisa menggunakan mobil listrik. Namun hal tersebut menurutnya harus bertahap dengan beberapa instrumen yang lengkap.
"Bagus, tentu semua itu akan bertahap karena instrumen lain diperlukan, seperti charging dan lainnya," kata Moeldoko di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
Ide ini awalnya datang dari Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan. Menurut dia, bahkan pemerintah harus menyiapkan anggaran dari APBN untuk pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kendaraan motor listrik untuk menekan buruknya kualitas udara Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemkot Surabaya memilih menggunakan skema sewa ketimbang beli baru karena dirasa lebih menghemat anggaran.
Baca SelengkapnyaPermintaan ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan mobil listrik di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaKSP Moeldoko menghadiri acara Cita dan Cipta 2024 yang diadakan Liputan6.com x Fimela.
Baca SelengkapnyaAjakan itu disampaikan Moeldoko yang mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat diskusi Cita dan Cipta yang digelar Liputan6 dan Fimela.
Baca SelengkapnyaUntuk tahap awal, ungkap Syafrin, akan ada 10 unit yang tersedia untuk patwal Dishub DKI.
Baca SelengkapnyaTak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaIni sekaligus membantu pemerintah menurunkan emisi karbon.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta.
Baca Selengkapnya"Ini sangat penting agar kendaraan (motor listrik) dapat digunakan kembali di jalan raya," kata Luhut.
Baca SelengkapnyaDia mendorong perusda merespon transformasi itu untuk masuk ke bisnis kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya