Follow
Ketua DPR soal Jokowi moratorium gedung baru: Kita harus taati!
Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan moratorium pembangunan gedung untuk kementerian atau lembaga. Tak terkecuali moratorium untuk proyek pembangunan gedung baru DPR.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Ade Komarudin tak mempersoalkan rencana pemerintah tersebut. Kata dia, DPR akan mengikuti dan mendukung rencana Presiden Jokowi untuk melakukan moratorium pembangunan gedung baru.
"Kita kalau ada moratorium, harus ditaati," kata Ade Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Mengapa Presiden Jokowi menerapkan strategi gas-rem? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Mengapa Presiden Joko Widodo membangun terowongan? Pembangunan terowongan ini tidak hanya sekedar fasilitas saja, melainkan menjadi ikon keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Lebih dari itu, keberadaan terowongan dapat menjaga serta mempererat tali silaturahmi dan toleransi yang mendukung semangat kebangsaan 'Bhinneka Tunggal Ika'.
Lebih lanjut, Akom, sapaan dia persoalan moratorium proyek pembangunan gedung baru DPR secepatnya akan dikomunikasikan dengan segenap pimpinan fraksi. Termasuk juga akan dikomunikasikan dengan pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
"Kita akan komunikasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan BURT," ucapnya.
Yang pasti, tegas Akom, pihaknya mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah soal moratorium pembangunan gedung di kementerian dan lembaga. Apalagi, kata Akom, tujuan moratorium tersebut guna melakukan penghematan anggaran.
"Kalau saya, tentu punya kehendak moratorium harus konsisten kita jalankan. Kita cara jalan keluar atasi kekurangan ruangan. Kekurangan ruangan kan tidak harus bangun, kita cari akal," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnya
Tito sempat mengatakan bahwa akan mengonsultasikan desain besar penataan daerah (desartada) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya
Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Baca Selengkapnya
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya