Ketua DPR Soal Pelantikan Nadiem dan Bahlil: Reshuffle Besar-besaran Tak Terbukti

Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pelantikan Mendikbud Ristek dan Menteri Investasi mengakhiri spekulasi reshuffle besar-besaran. Puan meminta semua menteri kabinet Indonesia Maju fokus bekerja.

"Pelantikan menteri hari ini mengakhiri spekulasi politik, reshuffle besar-besaran tidak terbukti. Saatnya para menteri fokus bekerja," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (28/4).

Presiden Joko Widodo telah mengangkat Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sementara, Bahlil Lahadalia yang merupakan Kepala BKPM diangkat sebagai Menteri Investasi.

Puan menyebut reshuffle terbatas itu konsekuensi penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ristek. Akibat dari pembentukan Kementerian baru yaitu Kementerian Investasi. Serta pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Perubahan nomenklatur tiga kementerian itu disetujui DPR RI dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV. DPR RI menyetujui pembentukan Kementerian Investasi, dan penggabungan sebagian tugas serta fungsi Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Reshuffle hak prerogatif Presiden, dan hari ini Presiden hanya melantik pejabat lama sesuai perubahan nomenklatur kementerian," ungkap Puan.

Politikus PDIP ini berharap, perubahan nomenklatur baru dapat meningkatkan konsentrasi para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Ada masalah di depan mata seperti naiknya kembali angka penularan Covid, waspada agar kasus Covid seperti di India tidak terjadi di Indonesia," ujar Puan.

Selain penanganan pandemi Covid-19, Puan meminta para menteri berkoordinasi dan berkontribusi untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pada hari raya Idul Fitri nanti. Pemerintah diminta tegas pada aturan yang ditetapkan untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19, dan juga harus memiliki terobosan untuk menjaga perekonomian daerah yang terdampak larangan mudik.

"Aturan larangan mudik sudah ditetapkan dan harus dijalankan, pastikan juga semua pegawai mendapat hak THR-nya, dan pikirkan juga agar ekonomi di desa-desa bisa bergerak meski ada larangan mudik," ucap Puan.