Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR soal Trump: Tanyanya itu, sudah selesai itu!

Ketua DPR soal Trump: Tanyanya itu, sudah selesai itu! Setya Novanto dan Fadli Zon hadiri kampanye Capres Amerika. ©2015 REUTERS/Lucas Jackson

Merdeka.com - Polemik kedatangan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih belum berujung. Setelah kedua pimpinan DPR itu kembali ke tanah air, kemarin, keduanya kompak membantah tudingan berbagai pihak di balik pertemuan dengan Donald Trump telah melampaui tugas DPR yang hanya memiliki wewenang pengawasan, legislasi dan anggaran.

Baru dua hari pulang ke Indonesia atau pada hari ini, nampaknya Ketua DPR Setya Novanto mulai lelah ditanya soal polemik Trump. Saat ditanya tanggapannya lagi perihal pelaporan sejumlah anggota DPR yang digalang Fraksi PDIP ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dia pun enggan menanggapinya dengan hangat.

"Tanyanya itu. Sudah selesai itu," kata Novanto sambil buru-buru menuju ruangannya di lantai 3, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

Sementara itu, perkembangan terakhir, MKD telah mengadakan rapat tertutup menindaklanjuti laporan anggota dewan terkait kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan anggota dewan lainnya dalam kampanye calon presiden Donald Trump di Amerika Serikat.

Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang mengatakan, untuk sementara rapat internal menghasilkan tiga keputusan. Pertama, rapat memutuskan dugaan pelanggaran kode etik Setya Novanto di Amerika Serikat sebagai perkara tanpa pengaduan.

"Kedua, MKD telah menindaklanjuti dengan membentuk tim dibantu tenaga ahli. Ketiga, MKD wajib merahasiakan materi perkara," kata Junimart sesuai rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (14/9).

Junimart mengatakan untuk proses penyelidikan saat ini telah sampai pemeriksaan surat dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Sekretaris Jenderal DPR terkait perjalanan Setya dan anggota dewan lain ke Amerika.

"Saat ini kami sedang menyelidiki surat tersebut yang isinya ada 7 delegasi anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2015. Acara tersebut seharusnya selesai tanggal 3 September dan harus sudah di Indonesia 4 September," ungkapnya.

Sedangkan untuk laporan anggota dewan tentang pelanggaran yang dilakukan Setya akan dilakukan kroscek terlebih dahulu sebagai materi dalam acara saksi.

"Perkara dengan aduan akan tetap kami akomodir. Para pengadu akan dimasukkan dalam acara saksi. Dan bukti yang diajukan sudah kami verifikasi, kami tidak bisa buka itu, hanya masukan bagi kami," terangnya.

Untuk memperkuat penyelidikan tersebut, kata Junimart, MKD akan memanggil semua pihak yang terkait dalam perjalanan dinas Setya ke Amerika. Pemanggilan tersebut dilakukan setelah Setya dengan yang lainnya melakukan klarifikasi atas kepergian mereka ke negeri Paman Sam itu.

"Dalam verifikasi bukti-bukti, kami akan panggil pihak Kemlu, Dubes New York, ketua BKSAP, Sekjen DPR serta orang lain yang relevan dipanggil. Tapi yang pasti 7 delegasi kami klarifikasi dulu terkait informasi yang beredar di masyarakat," pungkasnya. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Istana Jawab Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Soal Jokowi Minta Kasus E-KTP Disetop
VIDEO: Istana Jawab Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Soal Jokowi Minta Kasus E-KTP Disetop

Agus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP

Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?
Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi  Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto

Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya
Bahlil Tanggapi Agus Rahardjo: Presiden Kalau Marah Itu Diam, Enggak Pernah Suara Keras
Bahlil Tanggapi Agus Rahardjo: Presiden Kalau Marah Itu Diam, Enggak Pernah Suara Keras

Dia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Jawab Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Baru
VIDEO: Presiden Jokowi Jawab Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Baru

Presiden Jokowi menegaskan, seharusnya isu tersebut ditanyakan langsung pada presiden terpilih

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Surya Paloh Pascaputusan MK Sebut Hak Angket Tidak 'Up To Date' Bagi NasDem
VIDEO: Tegas Surya Paloh Pascaputusan MK Sebut Hak Angket Tidak 'Up To Date' Bagi NasDem

Ketua Umum NasDem Surya Paloh buka suara menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Pilpres dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Baca Selengkapnya
Alex Marwata Benarkan Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Hentikan Kasus Setnov
Alex Marwata Benarkan Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Hentikan Kasus Setnov

Alex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.

Baca Selengkapnya
Sekjen DPR Cabut Gugatan Praperadilan Lawan KPK
Sekjen DPR Cabut Gugatan Praperadilan Lawan KPK

Gugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).

Baca Selengkapnya