Ketua DPR tandatangani pembahasan RUU Tax Amnesty
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipastikan segera membahas rancangan undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Terlebih, Ketua DPR Ade Komarudin mengaku telah menandatangani rencana pembahasan rancangan UU tersebut.
Menurut Akom, pembahasan RUU Tax Amnesty akan dimulai di Komisi XI DPR. Komisi bidang keuangan itu akan rapat dengan perwakilan pemerintah, yakni Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
"Kemarin sore telah saya tandatangani untuk segera membahas dan malam tadi saya bertemu dengan Ketua Komisi 11 Ahmadi Noor Supit. Dan selanjutnya kita serahkan sepenuhnya secara keseluruhan kepada Komisi 11 yang mendapatkan tugas dari pengganti Bamus," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Komisi VI DPR? Rapat membahas sejumlah isu, salah satunya distribusi BBM subsidi.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
Akom mengklaim, rencana pembahasan RUU Tax Amnesty hampir dihadiri semua perwakilan fraksi dan pimpinan. Dalam rapat itu, dihadiri oleh 8 fraksi dari 10 partai yang ada di parlemen.
"Dan kemarin rapat dihadiri oleh semua pimpinan fraksi kuorum ya," ucapnya.
Dalam rapat rencana pembahasan RUU itu, Akom mengakui memang ada kesalahpahaman antar anggota DPR. Namun, Akom menegaskan, semuanya berakhir dengan kesepakatan dan rencana pembahasan RUU Tax Amnesty bisa dilanjutkan.
"Yang jelas kemarin ada missed dari sekretariat jenderal. Sudah sepakat kemarin hari sebelumnya untuk rapat tahu-tahu biasa ada di bawah kesekjenan ada missed. Ya sudah tapi tetap akhirnya berlangsung Alhamdulillah cukup ya," tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk menambah penerimaan negara tahun ini. Dalam RUU Tax Amnesty, pemerintah menjanjikan penghapusan pajak terutang, sanksi adminitrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana perpajakan dengan membayar uang tebusan. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan Maharani menyebutkan nama pimpinan anggota dan pimpinan Komisi I hingga XI telah ditetapkan.
Baca SelengkapnyaKata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaDPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaSupres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya