Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR tandatangani pembahasan RUU Tax Amnesty

Ketua DPR tandatangani pembahasan RUU Tax Amnesty Ketua DPR Ade Komarudin. ©2016 merdeka.com/dieqy hasbi widhana

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipastikan segera membahas rancangan undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Terlebih, Ketua DPR Ade Komarudin mengaku telah menandatangani rencana pembahasan rancangan UU tersebut.

Menurut Akom, pembahasan RUU Tax Amnesty akan dimulai di Komisi XI DPR. Komisi bidang keuangan itu akan rapat dengan perwakilan pemerintah, yakni Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Kemarin sore telah saya tandatangani untuk segera membahas dan malam tadi saya bertemu dengan Ketua Komisi 11 Ahmadi Noor Supit. Dan selanjutnya kita serahkan sepenuhnya secara keseluruhan kepada Komisi 11 yang mendapatkan tugas dari pengganti Bamus," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4).

Akom mengklaim, rencana pembahasan RUU Tax Amnesty hampir dihadiri semua perwakilan fraksi dan pimpinan. Dalam rapat itu, dihadiri oleh 8 fraksi dari 10 partai yang ada di parlemen.

"Dan kemarin rapat dihadiri oleh semua pimpinan fraksi kuorum ya," ucapnya.

Dalam rapat rencana pembahasan RUU itu, Akom mengakui memang ada kesalahpahaman antar anggota DPR. Namun, Akom menegaskan, semuanya berakhir dengan kesepakatan dan rencana pembahasan RUU Tax Amnesty bisa dilanjutkan.

"Yang jelas kemarin ada missed dari sekretariat jenderal. Sudah sepakat kemarin hari sebelumnya untuk rapat tahu-tahu biasa ada di bawah kesekjenan ada missed. Ya sudah tapi tetap akhirnya berlangsung Alhamdulillah cukup ya," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk menambah penerimaan negara tahun ini. Dalam RUU Tax Amnesty, pemerintah menjanjikan penghapusan pajak terutang, sanksi adminitrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana perpajakan dengan membayar uang tebusan. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua DPR Umumkan Nama Pimpinan Komisi I-XI, untuk XII dan XIII Dilakukan Besok
Ketua DPR Umumkan Nama Pimpinan Komisi I-XI, untuk XII dan XIII Dilakukan Besok

Puan Maharani menyebutkan nama pimpinan anggota dan pimpinan Komisi I hingga XI telah ditetapkan.

Baca Selengkapnya
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan

Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?

Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.

Baca Selengkapnya
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya
DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji
DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji

DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?

Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya