Ketua DPR: Tolong tax amnesty didukung agar negeri ini tak defisit

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah masih mengkaji pembuatan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. RUU ini dirasa penting demi mencegah defisit keuangan negara.

Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) berharap, seluruh pihak mendukung disepakatinya undang-undang usulan pemerintah tersebut.

"Tolong tax amnesty didukung agar negeri ini tidak defisit. Tolong semua pihak mendukungnya agar itu terwujud," kata Akom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).

‎Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang bagi Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya lebih rendah atau tidak dikenakan denda akibat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

‎Meski dalam pembahasannya pemerintah menyerahkan sepenuhnya pada DPR, namun Presiden Jokowi berkali-kali menegaskan agar pembahasan cepat selesai.

‎Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia membutuhkan aturan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk membangun infrastruktur. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 5.000 triliun.

Jokowi menyebut, dana sebanyak itu tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan APBN yang menurut perhitungannya hanya mampu membiayai sekitar Rp 1.500 triliun dalam waktu 5 tahun.