Ketua KIP minta menteri baru Jokowi terbuka soal harta kekayaan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo merombak lima menteri dan satu pejabat setingkat menteri dalam kabinet kerja periode 2014-2019. Para menteri baru ini didesak agar menjunjung tinggi azas keterbukaan kepada publik baik dari sisi kekayaan pribadi maupun program kerja kementeriannya masing-masing.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono menilai rekam jejak yang dimiliki para menteri baru Jokowi ini bisa menumbuhkan harapan publik. Khususnya terhadap Rizal Ramli dan Pramono Anung yang dinilai bukan orang sembarangan.

"Rizal Ramli pernah menjadi Menko Perekonomian dan Kepala Bulog era Presiden Gus Dur, sepak terjangnya sudah jelas memiliki keberpihakan pada rakyat, kepentingan nasional, terbuka, pekerja keras, dan suka turun ke lapanagan. Dari sikapnya itu, Rizal cocok dengan karakter Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang dikoordinasinya," kata Abdulhamid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/8).

Abdulhamid menambahkan, sosok Pramono Anung Wibowo meskipun belum pernah duduk di kabinet, tetapi pernah menjabat Sekjen PDIP dan Wakil Ketua DPR RI, sehingga kapasitas dan kaliber dia cukup untuk menjabat Seskab. Soal sikap keterbukaan dia juga sudah terlatih ketika duduk di DPR, baik sebelum jadi wakil ketua maupun pada saat menjabat wakil ketua DPR.

"Seperti halnya Rizal Ramli yang aktif di dunia kemahasiswaan pada era 70-an, pengalaman organisasi Pramono Anung juga cukup panjang sebagai aktivis Prodem angkatan 80-an yang berpihak pada rakyat," imbuhnya.

Para menteri dan kepala badan yang baru sangat dituntut terbuka dengan program-program yang akan mereka kerjakan karena kondisi Indonesia akhir-akhir ini sempat menurun dan beberapa kalangan masyarakat sudah acuh dengan ekspektasi pemerintah.

Jika para menteri dan kepala badan yang baru ini bisa meyakinkan secara terbuka sejak awal kepada rakyat tentang kebijakan, upaya, dan langkah-langkah yang akan mereka ambil, maka ekspektasi dan optimisme rakyat akan meningkat. Hal ini juga akan bisa meningkatkan kepercayaan kembali rakyat kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan secara umum.

"Hal penting lain adalah mereka harus menyatakan ingin bekerja dan bersikap terbuka kepada rakyat atau publik terkait anggaran di kementerian yang ia pimpin dan tentang kekayaan pribadi mereka. Keterbukaan para pejabat baru tersebut akan menumbuhkan kepercayaan rakyat tidak saja kepada sosok mereka tapi juga kepada kementerian atau badan yang mereka pimpin," terang dia.

Kebiasaan mengeluarkan kebijakan tanpa memperhatikan aspirasi rakyat/publik, lanjut dia, juga harus dihindari agar partisipasi rakyat terus meningkat. Selain itu, yang lebih penting adalah mereka harus menjalankan Open Government Indonesia (OGI) yang kini sudah dijalankan Indonesia dan harus terus dikembangkan.

"Para pejabat baru ini harus terbuka kepada publik dan menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi selain meningkatkan partisipasi rakyat juga akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, mencerdasarkan kehidupan bangsa, dan sebagai upaya pencegaahan korupsi," tegasnya.

Apalagi dalam visi, misi, dan program aksinya pasangan Jokowi-JK sudah jelas menyebutkan transparansi dan keterbukaan informasi. Bahkan sudah menyebut UU Keterbukaan Informasi Publik juga. Dalam RPJMN 2015 – 2019 juga dengan jelas ada pengarusutamaan trasparansi dan keterbukaan informasi publik.