Ketua Komisi II DPR Sebut UU Pemilu Menunggu Waktu yang Pas untuk Diubah

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia berpandangan perlu penyempurnaan undang-undang untuk meningkatkan kualitas sistem politik dan demokrasi. Salah satu jalan masuknya adalah dengan mengubah UU Pemilu dan UU Pilkada.

Wacana ini sempat bergulir tahun lalu, namun terhenti karena keengganan pemerintah membahas perubahan UU Pemilu dengan dalih pandemi Covid-19.

Doli menegaskan, DPR dan pemerintah hanya menghentikan sementara pembahasan UU Pemilu. Tidak final sepenuhnya menghentikan wacana perubahan UU Pemilu. Hanya perlu menunggu waktu yang tepat.

Orang lain juga bertanya?

"Saya selalu mengatakan itu bukan lagi final tidak dibahas, tetapi menghentikan sementara mencari waktu yang pas," katanya dalam Diskusi Publik HUT Formappi Ke-20, Senin (30/8).

Dia meyakini, UU Pemilu sampai kapan pun perlu dilakukan penyempurnaan atau revisi. Doli mengatakan, bila tahun ini atau DPR periode sekarang tidak dilakukan, bisa saja dilakukan pada waktu mendatang.

"Saya termasuk orang meyakini kalau terus menginginkan peningkatan kualitas, UU Pemilu kapanpun nanti pada saatnya kita harus melakukan penyempurnaan atau revisi tidak tahun ini, tidak tahun lalu, tidak periode ini mungkin periode yang akan datang," tegasnya.

Dia menyebut, untuk meningkatkan kualitas sistem politik dan demokrasi ada delapan undang-undang yang perlu disempurnakan. Yaitu, UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), UU Pemda, UU Pemerintahan Desa, UU DPRD, serta UU Keuangan Pusat Daerah.

Sehingga, Komisi II mewacanakan untuk kepemiluan menjadi satu rezim menggabungkan UU Pemilu dan UU Pilkada dalam satu undang-undang.

Komisi II melakukan perubahan jauh hari dari Pemilu 2024 supaya bisa dilakukan pengkajian secara mendalam. DPR menerima masukan masyarakat dan pemangku kepentingan secara luas. Serta tidak terburu-buru karena menjelang Pemilu.

UU Kepemiluan itu diharapkan bisa bertahan lama dan tidak lima tahun sekali diubah menjelang pemilihan.

"Tentu kita ingin juga menjadikan momentum undang-undang itu kalau kita susun secara baik dia adalah uu yang bisa bertahan cukup lama tidak seperti sebelumnya setiap lima tahun sekali atau menjelang pemilu diubah," tutup Doli.

(mdk/fik)