Ketua Komisi III DPR Dukung Pencopotan Ronny F Sompie Karena Bikin Kontroversi
Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR Herman Herry menilai langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mencopot Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie sudah tepat. Menurutnya, pernyataan Ronny terkait keberadaan politikus PDIP yang terseret kasus suap PAW Anggota DPR menimbulkan kontroversi.
"Saya menilai langkah Menkum HAM sudah tepat," ujar Herman dalam keterangannya, Rabu (29/1).
Herman mengatakan, pencopotan Ronny juga berkaitan dengan tim independen yang tengah mengusut informasi delay sistem berkaitan dengan kedatangan tersangka suap Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta.
-
Apa yang ditandatangani oleh Menkum HAM? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Bagaimana contoh penerapan HAM? Contoh hak-hak asasi pribadi yaitu:Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
-
Dimana HAM dijamin? Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia.
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
"Selain karena telah menimbulkan kontroversi dan polemik di tengah masyarakat. Saat ini Kemenkum HAM juga sedang membentuk tim independen yang mengusut delay sistem yang terjadi di Imigrasi Soekarno-Hatta," jelas politikus PDIP.
Menurut Herman, akan terjadi konflik kepentingan jika Ronny masih tetap menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, sementara tim independen tengah bekerja.
"Langkah ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan antara tim independen dan Dirjen Imigrasi dalam pengusutan hal tersebut," kata Herman.
Dia juga mendorong Yasonna untuk melaporkan hasil kerja tim independen secara terbuka ke publik. Herman bilang, pekan depan Komisi III akan mendengar keterangan Yasonna dalam rapat kerja.
"Di atas itu semua, saya tetap mendorong Menkum HAM agar segera melaporkan hasil kerja tim independen ini secara terbuka kepada publik. Harapannya, error system seperti ini tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang," ucap Herman.
Alasan Yasonna Copot Ronny
Menkum HAM Yasonna Laoly mencopot Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi. Alasannya, agar tidak ada konflik kepentingan dalam tim independen yang dibentuk untuk mengusut kasus 'delay' melacak keberadaan buronan KPK, Harun Masiku.
Yasonna mengatakan, Ronny bukan dicopot tapi difungsionalkan. Dengan demikian, tim independen akan berjalan dengan baik.
"Karena saya mau kita betul-betul terbuka dan melacak mengapa ini terjadi delay, mengapa data tersimpan di PC Bandara F terminal 2. Kalau yang bandara 3 kan beres makanya enggak ada masalah. Tapi terminal 2 ini ada delay," kata Yasonna.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR Benny K Harman mengungkap sosok 'Ngeri' di Polda NTT yang pernah bikin Ipda Rudy Soik dijebloskan ke penjara.
Baca SelengkapnyaKeduanya diminta klarifikasi terkait kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Sulteng dan NTT sehingga menyedot perhatian publik.
Baca SelengkapnyaRomo C Paschalis Pr menjelaskan kronologi penanganan penyelidikan penimbunan BBM bersubsidi di Kupang, yang berujung pemecatan Ipda Rudy Soik
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman (BKH) menyatakan siap membantu secara penuh Ipda Rudy Soik.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menilai, perlu adanya evaluasi terkait pemecatan Ipda Rudy Soik tersebut.
Baca SelengkapnyaPolemik pemecatan Ipda Rudy Soik berlanjut hingga ke Senayan. Rudy Soik melawan karena dipecat.
Baca SelengkapnyaRDP dengan Polda NTT berkaitan dengan kasus pemecatan Ipda Rudy Soik
Baca Selengkapnya"Ndak masuk akal ini Pak Kapolda pemaparan soal kasus BBM ini kok sampai dia dipecat, masa enggak ada yang lebih bijak lagi," tegas Benny.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat dengan Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi, Menurutnya, Korlantas sudah dianggap sarang korupsi.
Baca SelengkapnyaKomisi III mengagendakan rapat dengan KY dan MA untuk membahas vonis bebas yang diputuskan majelis hakim PN Surabaya.
Baca SelengkapnyaKapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Mohang Silitonga rapat dengan Komisi III membahas kasus Ipda Rudy Soik buntut pembongkaran mafia BBM
Baca SelengkapnyaEddy terlihat melempar senyum mendengar usulan Benny
Baca Selengkapnya