Ketua Komisi IV DPR ingatkan Jokowi: Lindungi rakyat bukan pengusaha

Merdeka.com - Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta sepakat untuk menghentikan sementara (moratorium) proyek reklamasi di pesisir Jakarta. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi memilih menggarap proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini dalam istilah lain dinamakan sebagai Garuda Project.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo ‎kecewa pada Jokowi yang ternyata justru mengubah proyek reklamasi menjadi megaproyek. Padahal sebelumnya DPR maupun pemerintah menolak reklamasi tersebut.

"Bagaimana bisa Presiden ngotot melanjutkan proyek ini sementara para pembantu di kabinetnya dan mitra kerja di DPR merekomendasikan agar reklamasi dihentikan. Saya menuntut kepada Presiden agar mengeluarkan kebijakan (Perpres) yang pro terhadap rakyat dan tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha atau pengembang," kata Edhy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/4).

Politikus Gerindra ini berujar, proyek reklamasi tidak bermanfaat untuk rakyat. Sebab, nelayan harus digusur dan dijauhkan dari laut yang selama ini menjadi tempat mata pencaharian.

"Bila Presiden bicara poros maritim sejatinya tidak merusak laut. Bila Presiden berbicara kerakyatan sejatinya dia tidak membuat susah para nelayan," tuturnya.

‎Edhy mengakui memang Indonesia perlu dibangun. Namun sejatinya pembangunan harus berdampak positif dan menguntungkan bagi rakyat.

"Ingat, konsep Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, bukan merusak pesisir metropolitan," pungkasnya.