Ketua KPU Sebut 30 Orang Positif Covid-19 dari 2 Juta Lebih Penyelenggara Pilkada

Merdeka.com - Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Arief Budiman mengatakan ada 30 orang penyelenggara Pilkada positif Covid-19. Baik KPPS, PPK maupun PPS.

Ia menambahkan Jumlah itu terhitung kecil bila dibandingkan dengan jumlah penyelenggara Pilkada 2020 sebanyak 2 juta orang.

"Kalau tadi angka yang kita punya ada 30 (orang positif) dari total 2 juta lebih (penyelenggara Pilkada). Sebelum-sebelumnya ada yang reaktif tapi bisa tertangani. Ada yang tes lagi jadi negatif. Ada yang nggak mau, kita ganti dengan memenuhi syarat," ungkap Arief, di Yogyakarta, Senin (14/12).

Arief menambahkan penyelenggaraan Pilkada 2020 terhitung baik dan mampu menerapkan protokol kesehatan. Arief menilai baik parpol, panitia penyelenggara maupun pemilih mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

"Proses kampanye juga dipatuhi (oleh parpol dan paslon) karena berdasarkan pengalaman saat pendaftaran calon yang banyak kerumunan kemudian kita perketat semua, kampanye berjalan dengan baik," kata Arief.

"Kedatangan mereka (pemilih) tidak berkerumun dalam jam yang sama. Jadi mereka mematuhi rentang waktu yang sudah kita atur datang per jam. Itu yang menjadi faktor tidak terjadinya kerumunan dan bisa meminimalisir penyebaran Covid," pungkas Arief.

Di samping itu, ia mengklaim penyelenggaraan Pilkada 2020 berjalan dengan lancar meskipun ada kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait penularan Covid-19.

Arief menuturkan kekhawatiran-kekhawatiran terkait Pilkada 2020 ini muncul sejak awal pandemi Covid-19. Meskipun demikian, Arief menyebut kekhawatiran itu tak cukup signifikan hingga Pilkada rampung digelar.

Arief mengaku pihak KPU tak bisa menghindari adanya petugas yang tertular Covid-19. Meskipun demikian, penularan itu belum bisa dipastikan terkait dengan Pilkada 2020 atau bukan.

"Saya tidak bisa menghindari ada penyelenggara yang terkena juga, reaktif juga. Tetapi kita kan tidak bisa pastikan apakah yang bersangkutan reaktif atau terkena Covid karena tahapan Pilkada. Jangan-jangan karena aktivitas di luar Pilkada itu," katanya.