Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua MKD Ingatkan Aparat Hati-Hati Usut Laporan Surat Kaleng Serang Bacaleg

Ketua MKD Ingatkan Aparat Hati-Hati Usut Laporan Surat Kaleng Serang Bacaleg Adang Daradjatun Gantikan Aboe Bakar Jadi Ketua MKD. ©2022 Istimewa

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Adang Daradjatun mengingatkan kepolisian dan kejaksaan hati-hati dalam memproses laporan terhadap anggota dewan atau bakal calon legislatif.

Adang mengatakan, akan banyak surat kaleng sampai laporan palsu yang bertujuan untuk mendiskreditkan anggota dewan atau bakal calon legislatif menjelang Pemilu 2024. Laporan polisi itu menjadi alat politik menyerang bakal calon legislatif menjelang pemilu.

"Realita di lapangan banyak sekali surat kaleng hoaks dan sebagainya terus terang saja akhirnya merugikan anggota dewan yang sudah berada duduk sebagai anggota dewan atau bakal calon dewan yang namanya mulai dikeluarkan masing-masing partai," ujar Adang ketika sosialisasi di DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/3).

Orang lain juga bertanya?

Modus Menjatuhkan Lawan Politik

Adang mengungkap modus menjatuhkan lawan politik dengan laporan polisi biasa dipakai jelang Pemilu 2024. Laporan palsu sengaja dibuat dan menggunakan media untuk menyebarluaskannya.

"Pada saat itu setelah orang melapor yang belum sempat diperiksa oleh penyidik ternyata sudah diberitakan media. Akhirnya orang dilaporkan itu baru bakal calon saja namanya sudah tercemar. Kasian, akhirnya ditanya oleh istrinya kenapa oleh ditanya anak cucu," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Namun laporan yang masuk ke kepolisian itu biasanya tidak terbukti saat gelar perkara. Kemudian laporan tersebut akhirnya dihentikan.

Maka dari itu, Adang meminta polisi berhati-hati menerima laporan masyarakat yang berbau politis.

"Saya titip kepada aparat penegak hukum esensinya pada saat menjelang 2024 setiap laporan ini tidak masuk media dulu sebelum hasil penyidikan bahwa kasus itu benar adanya," jelas anggota DPR Fraksi PKS ini.

Lebih lanjut, Adang menyarankan kalau pada akhirnya laporan yang dibuat tidak terbukti kebenarannya, bisa dilaporkan balik karena membuat laporan palsu.

"Pada umumnya surat kaleng atau orang itu sendiri itu datang ya nanti kalau tidak terbukti periksa lagi saja membuat laporan palsu jadi ada keengganan atau ketakutan untuk orang sembarangan membuat laporan atau mengirimkan surat kaleng menjelek-jelekan Anggota DPR atau DPRD ataupun menjelang 2024 ini teman-teman bakal calon anggota DPR," ujar Adang.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jaksa Agung Wanti-Wanti Jaksa Tunda Periksa Capres hingga Caleg Terkait Laporan Korupsi Selama Pemilu 2024
Jaksa Agung Wanti-Wanti Jaksa Tunda Periksa Capres hingga Caleg Terkait Laporan Korupsi Selama Pemilu 2024

Pemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.

Baca Selengkapnya
FOTO: Protes Kecurangan Pemilu, Massa Bakar Ban dan Caleg Bikin Laporan di Bawaslu DKI
FOTO: Protes Kecurangan Pemilu, Massa Bakar Ban dan Caleg Bikin Laporan di Bawaslu DKI

Kantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).

Baca Selengkapnya
285 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu
285 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Sebagian besar aduan yang masuk didominasi tentang rekrutmen penyelenggaraan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Janji Tetap Usut Caleg hingga Capres jika Terjerat Korupsi Meski saat Pemilu
Ketua KPK Firli Janji Tetap Usut Caleg hingga Capres jika Terjerat Korupsi Meski saat Pemilu

KPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Sejumlah Camat dan Lurah di Padang Diduga Melanggar Netralitas Jelang Pemilu 2024
Sejumlah Camat dan Lurah di Padang Diduga Melanggar Netralitas Jelang Pemilu 2024

Seluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Menko Mahud MD Terima Laporan Kecurangan Tahapan Pemilu: Dari Jakarta sampai Sumut
Menko Mahud MD Terima Laporan Kecurangan Tahapan Pemilu: Dari Jakarta sampai Sumut

Mahfud beserta jajaran di Kemenkopolhukam berharap kontestasi Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, damai.

Baca Selengkapnya
Sejumlah Partai Ajukan Pergantian Caleg Terpilih ke KPU
Sejumlah Partai Ajukan Pergantian Caleg Terpilih ke KPU

KPU pun akan melakukan kajian terhadap surat permohonan pergantian caleg.

Baca Selengkapnya
MKD Sanksi Anggota DPR PDIP Yulius Setiarto Buntut Sebut Polisi Cawe-Cawe Pilkada
MKD Sanksi Anggota DPR PDIP Yulius Setiarto Buntut Sebut Polisi Cawe-Cawe Pilkada

Yulius disanksi karena pernyataannya menyinggung ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Politikus PKS Khawatir Pilkada akan Lebih Kacau jika Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Dibiarkan
Politikus PKS Khawatir Pilkada akan Lebih Kacau jika Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Dibiarkan

Diketahui, wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Ada usulan Pilkada dimajukan September dari semula digelar November 2024.

Baca Selengkapnya
Amanat Majelis Syura, PKS Fokus Gugat Sengketa Pemilu di MK dan Dorong Hak Angket di DPR
Amanat Majelis Syura, PKS Fokus Gugat Sengketa Pemilu di MK dan Dorong Hak Angket di DPR

Fraksi PKS DPR RI untuk mendorong digulirkannya hak angket sebagai tanggung jawab moral dan hak kontstitusional DPR RI.

Baca Selengkapnya
JK Soal Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu: Jalani Saja, Tergugat Tidak Usah Khawatir
JK Soal Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu: Jalani Saja, Tergugat Tidak Usah Khawatir

Jusuf Kalla (JK) menyambut baik rencana hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya