Ketua MPR: Kalau tak dukung Ahok disebut anti-kebhinekaan itu ngawur

Merdeka.com - Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menegaskan soal sejarah adanya Indonesia tak bisa dilepaskan dari umat Islam. Karenanya antara Islam, kebhinekaan Indonesia, kebangsaan dan NKRI tak bisa dipertentangkan.

Dia meminta cara-cara yang digunakan Orde Baru tak lagi digunakan di zaman sekarang. Di era Orde Baru, jika ada orang yang mengritik dan melawan Presiden Soeharto maka orang itu akan dicap tak mengakui dan mendukung Pancasila dan kebhinekaan Indonesia.

Dia menilai cara-cara seperti itu belakangan kembali muncul. Di Pilgub DKI, ada idiom jika tak mendukung Ahok berarti tidak Pancasila.

"Kalau ada orang tidak mendukung Ahok ah ini tidak Pancasila ini. Ini harus kita bersihkan saudara-saudara," kata Zulkifli dalam pidatonya di seminar nasional kebangsaan Gerakan Mubalig dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5).

Dia menegaskan idiom tak mendukung Ahok di Pilgub DKI berarti tak mendukung kebhinekaan sangatlah ngawur dan tak berdasar.

"Kalau orang tidak mendukung Ahok, oh ini tidak mendukung kebhinekaan. Jadi ngawur itu. Betul-betul ngawur. Sudah tidak zamannya lagi menyudutkan umat Islam itu mesti ditempatkan di tempat yang utama," katanya.

Dia mengatakan penduduk Indonesia 85 persen atau mayoritas adalah pemeluk Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus berada di tempat yang utama.

"Bukan dijadikan alat untuk mendorong mobil mogok. Didorong mobilnya begitu jalan ditinggal. Paling tinggi kita dikasih asap. Nah itu zaman itu tidak ada lagi," katanya.

Menurutnya, Indonesia maju jika umat Islam maju. Ketentraman dan saling menghargai akan tercipta jika umat Islam dihargai.

"Kalau umat Islam nya dipinggirkan, cuma dikasih gula-gula. Gula-gula apa? Nanti kalau sudah diperlukan kita kasih bantuan lagi ya bansos-bansos, sedekah 1 persen. Itu enggak akan bisa. Tapi kalau umat Islam ditempatkan di tempat utama majunya republik kalau maju umat Islam," katanya.