Ketua MPR sebut banyak hal lain timbang bangun rumah ibadah di DPR

Merdeka.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai bahwa dibandingkan dengan wacana membangun rumah ibadah lain di kompleks parlemen, ada banyak hal produktif lain yang lebih penting dibicarakan.

"Sekarang ini lebih penting bagaimana Indonesia lebih makmur dan sejahtera, bagaimana agar sumber daya manusia jadi cerdas, bagaimana masyarakat makmur, masyarakat merasakan keadilan," kata Zulkifli Hasan, Selasa (17/11).

Pernyataan Zulkifli ini untuk menanggapi usulan anggota Fraksi PDIP Maruarar Sirait. Maruarar menginterupsi sidang paripurna DPR dengan agenda pembukaan masa sidang, Senin (16/11).

Pada persidangan yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto itu, Maruarar mengusulkan agar di kompleks parlemen juga dibangun tempat ibadah bagi berbagai agama.Maruarar mengatakan, kompleks parlemen semestinya bisa menjadi simbol kebhinnekaan. Karenanya, setelah kini ada masjid di kompleks parlemen, sebaiknya ada tempat ibadah lainnya seperti pura, wihara ataupun gereja.

"Ini akan menjadi cerminan pluralitas dan kebhinnekaan yang kita jaga sama-sama, kita rawat sama-sama," ucapnya.

Politikus muda PDIP yang duduk di Komisi XI DPR itu menambahkan, pembangunan dan pengembangan kompleks parlemen bisa berangkat dari gagasan Bung Karno. Sebab, Bung Karno dulu juga membangun Masjid Istiqlal yang letaknya berdekatan dengan Gereja Katedral.

"Bung Karno membangun Masjid Istiqlal dan Katedral berdekatan. Ini inspirasi kita," tegasnya.

Hampir sama dengan Zulkifli Hasan, anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Maman Imanulhaq, menghargai pendapat dan usulan anggota Maruarar Sirait agar di kompleks DPR/MPR RI ada rumah ibadah yang lain selain masjid, yaitu pura, wihara dan gereja. Namun demikian, menurut Kyai Maman, hal itu tidak terlalu penting. Hal yang terpenting adalah bagaimana para anggota DPR memiliki perspektif yang luas tentang pluralisme di Indonesia terutama kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Bahwa apapun agama dan keyakinan seseorang, negara dan warga negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati haknya," kata Kyai Maman.