Ketua MPR: Soal komunis, tvOne lakukan serangan brutal ke Jokowi

Merdeka.com - Ketua MPR Sidarto Danusubroto angkat bicara soal pemberitaan tvOne yang menyebut PDIP dan Jokowi komunis. Dia menilai pemberitaan stasiun televisi milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie itu adalah sebuah serang brutal di tengah proses Pilpres 2014. 

Dia menegaskan, tvOne seharusnya mengedepankan fakta, tidak memprovokasi, tidak menciderai demokrasi, dan memberikan pendidikan politik yang sehat.

"Pemberitaan tvOne bahwa Calon Presiden Joko Widodo adalah komunis merupakan sebuah serangan yang sangat brutal. Sebagai media penyiaran yang berkerja untuk kepentingan publik, tvOne bukan hanya tidak mampu menjaga independensinya melainkan sekaligus mencederai jurnalisme yang sehat dan beradab," kata Sidarto dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (3/7).

Dia mengatakan, seharusnya semua pihak memahami komunisme di banyak negara secara substansial telah berubah. Komunisme saat ini lebih merupakan bungkus semata. Dia memberi contoh China telah bergeser menerapkan sistem pasar bebas dalam kebijakan ekonominya.

"Di Eropa Timur, komunisme tidak dapat tempat dalam sistem politik," katanya.

Dia menilai pemberitaan tvOne itu dipaksakan. Sebab, membangun logika seolah-olah pertemuan kader PDIP dengan pejabat Partai Komunis Tiongkok sebagai bukti PDIP bagian dari komunis.

"Sementara catatan menunjukkan Partai Golkar dan Partai Demokrat juga pernah bertemu Partai Komunis CIna dan informasi soal itu terkesan sengaja disembunyikan. Dan justru membuat framing berita yang agresif menyerang Joko Widodo sebagai komunis," katanya.

Dia mendesak organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia secara aktif menindak anggotanya yang tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik. Sidarto juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia untuk lebih peduli dan menjalankan fungsinya.

"Kita harus membangun demokrasi dengan lembaga penyiaran dan lembaga pers yang beradab," kata Sidarto.

Dia berharap Polri secepatnya menindak pelaku kebohongan yang menggunakan frekuensi milik publik. "Saya merasakan keprihatinan yang mendalam terhadap lembaga penyiaran yang dengan sengaja menyediakan diri digunakan untuk menghalalkan segala cara dalam mendukung salah satu calon presiden," katanya.