Ketua MPR soal pro kontra tragedi 65: Orang sudah sampai ke bulan
Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyarankan agar masalah tragedi G30S/PKI tidak lagi diperdebatkan. Menurutnya, jika terus menerus meributkan masalah tragedi G30S/PKI justru akan membuat Indonesia tertinggal dari negara lain.
"Tapi yang paling penting orang sudah sampai ke bulan, orang sudah sampai ke mana-mana, kita masih nanti kejadian lagi-kejadian lagi, kapan majunya, yang Mbak Mega bilang 'poco-poco' maju lagi, mundur lagi," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).
Masalah pro kontra kejadian kelam masa lalu itu, kata Zulkifli, sebaiknya menjadi urusan para sejarawan. Namun, peringatan hari Kesaktian Pancasila harus tetap diperingati pada 1 Oktober agar generasi muda mendapat pelajaran soal perjalanan bangsa Indonesia.
-
Bagaimana Kapolri M. Hasan menanggapi Petisi 13? Petisi tersebut akhirnya ditutup setelah M. Hasan berhasil bertanggung jawab atas ulah oknum anggota kepolisian. Ia pun meminta untuk menindak tegas terhadap oknum yang ingin menjatuhkan citra Kepolisian di mata masyarakat.
-
Mengapa Zulkifli Hasan dikabarkan akan kembali jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran? Ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam kebijakan ekonomi yang telah dibangun sebelumnya, serta harapan untuk membawa stabilitas di tengah tantangan yang ada.
-
Apa yang menjadi fokus Kapolri M. Hasan? Ia juga menekankan bahwa sudah saatnya Polri bekerja keras guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Polri.
-
Siapa yang menunggu Zulkifli Hasan? 'Kelihatannya memang satu aja itu (pematangan cawapres),' ujar Ketua DPW PAN Jakarta, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Kertanegara Nomor IV, Jakarta Selatan, Rabu (18/10). 'Ya harusnya dari kemarin sudah ketemu. Kaya semalam saja saya sudah ke Pak Prabowo dan menginformasikan bahwa 'pak mohon maaf harusnya ada pertemuan antarketum' tapi Pak Prabowo mengatakan 'harus saya menunggu ketum, yaitu Pak Zulkifli Hasan'. jadi artinya beliau memang menunggu pak Zul.'
-
Kenapa DPR berharap Kejagung tidak berhenti usut kasus tol MBZ? 'Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,' kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Siapa yang mendampingi Zulkifli Hasan? Dalam peninjauan, Mendag Zulhas didampingi Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto, Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah dan jajarannya serta Anggota DPR RI Dapil NTB Muhammad Syafruddin. Turut hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemendag Ani Mulyati.
"Soal pro kontra itu kan urusan para sejarawan saja, tapi bahwa ini diperingati untuk pembelajaran agar sejarah Indonesia jangan terjadi kembali, kan bagus. Bahwa ada versi-versi ya diskusikan saja," terangnya.
Ketum PAN ini juga tak mau berspekulasi soal adanya pihak yang memanfaatkan diskusi-diskusi soal mengungkap tragedi 1965 dan PKI. Diskusi soal tragedi 1965 digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Sabtu (16/9) lalu.
Imbasnya, kantor LBH Jakarta diserbu sejumlah organisasi masyarakat karena diduga membahas soal PKI.
"Jangan sedikit-sedikit menunggangi dong. Saya kira, kan ini ada bulannya, bulan September, kan kita nonton, bahkan saya baca Pancasila kan 1 Oktober, hari Kesaktian Pancasila. Itu peringatan," ujar Zulkifli.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies bertanya sikap Ganjar perihal kasus Kanjuruhan dan KM 50.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menilai masalah orde baru sudah selesai.
Baca SelengkapnyaAcara tersebut diselenggarakan pimpinan MPR RI di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, hari ini.
Baca SelengkapnyaSoekarno tak pernah diberi kesempatan membersihkan namanya.
Baca SelengkapnyaSaat Ganjar melemparkan pertanyaan, mendadak Prabowo mengusap keringatnya di wajahnya.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak ambil pusing memikirkan isu tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan isu lama yang hanya diproduksi ulang.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca SelengkapnyaKalau terlalu kelihatan memaksa, maka apa yang diinginkan PAN tidak akan terjadi.
Baca Selengkapnyasurat penegasan dari pimpinan MPR tersebut diperlukan untuk memulihkan nama baik presiden ke-IV RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Baca SelengkapnyaPresiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri silaturahmi kebangsaan dan penyerahan surat Pimpinan MPR kepada keluarga Bung Karno.
Baca SelengkapnyaChaerul Saleh adalah salah satu golongan muda yang ikut berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
Baca Selengkapnya