Ketua MPR: Tidak pernah ada makar bisa dilakukan kalangan sipil
Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, menegaskan tidak akan ada makar di Indonesia. Apalagi dilakukan kelompok sipil karena negara Indonesia menganut sistem demokrasi.
Kecurigaan akan terjadinya tindakan makar terkait aksi demonstrasi 2 Desember mendatang. Menurut dia, tudingan itu merupakan hal berlebihan.
"Tidak pernah ada tindakan makar yang bisa dilakukan kalangan sipil di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Tidak akan ada kerawanan keamanan dan politik menjelang aksi demonstrasi 2 Desember di Jakarta," ujar Zulkifli di Solo, Jumat (25/11).
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Sistem demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia sekarang? Demokrasi pada masa reformasi di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang penting. Salah satunya adalah kebebasan pers yang semakin berkembang seiring dengan reformasi politik yang terjadi.
-
Kenapa Indonesia menggunakan demokrasi? Demokrasi telah menjadi landasan yang diterapkan oleh berbagai masyarakat di dunia. Konsep ini menekankan prinsip pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Mengapa PKS menghormati putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
Zulkifli mengatakan, boleh saja Kapolri Tito Karnavian mempunyai informasi terkait akan terjadinya makar. Namun, menurut dia, tak ada sejarahnya upaya makar dilakukan sipil di negara demokrasi.
"Tidak akan ada apa-apa. Negara kita ini aman kok, tidak akan ada apa-apa," tandasnya.
Zulkifli mengemukakan, sudah semenjak tiga bulan lalu dia memperhitungkan kondisi seperti ini akan terjadi. Dirinya mengaku sudah beberapa kali memberikan alternatif penyelesaiannya. Maka itu, dirinya yakin aksi 2 Desember nanti akan berjalan aman dan damai.
"Bangsa Indonesia ini memiliki energi sosial luar biasa, meski dalam tensi tinggi tapi tetap bisa menghasilkan output damai," jelasnya.
Zulkifli menambahkan saat ini pihaknya sedang merancang sebuah dialog nasional yang melibatkan seluruh kalangan dan tokoh bangsa. Ia berharap semua unsur bisa terwakili dalam rencana dialog atau rembug nasional itu.
"Saya yakin hanya dengan dialog, semua persoalan bangsa akan terpecahkan. Semua persoalan harus kita selesaikan dengan cara Indonesia, dengan dialog. Pertentangan sekeras apapun, semua akan menjadi cair dengan dialog dan saling bertemu atau mengunjungi. Ini bukan negara 'pokoknya', ini negara yang berdasar musyawarah untuk mufakat," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan dalam diskusi tersebut semua pihak harus dilibatkan. Baik tokoh masyarakat, parpol, ormas, hingga kalangan cendekiawan. "Habib Rizieq juga kita ajak ketemu agar kita tahu apa saja persoalannya," tuturnya.
Jika sudah digelar dialog, sejumlah permasalahan bangsa akan diselesaikan dalam dialog. Selebihnya bisa didistribusikan kepada Presiden atau siapapun sesuai aspirasi itu ditujukan.
Meski akan menggelar dialog, Zulkifli belum bisa memastikan kapan acara tersebut diselenggarakan, Ia mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, salah satunya untuk membahas persoalan itu.
"Dialog ini harus dilakukan tanpa beban dan kecurigaan apapun dari semua pihak. Semua harus sudah sepakat sehingga tidak lagi menimbulkan pro dan kontra terhadap hasil dialog, harus disepakati dulu," pungkasnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons soal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaChico menegaskan, posisi dari Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengoreksi dari undang-undang yang dihasilkan DPR.
Baca SelengkapnyaNusron mengatakan, Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca SelengkapnyaGagasan itu dikatakan Surya Paloh perlu dihormati.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca SelengkapnyaAmar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaLukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.
Baca SelengkapnyaKemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).
Baca SelengkapnyaDemokrasi tanpa hukum akan menjadi liar. Sebab, semua orang bisa merasa benar sendiri.
Baca Selengkapnya