Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua MPR: Tidak pernah ada makar bisa dilakukan kalangan sipil

Ketua MPR: Tidak pernah ada makar bisa dilakukan kalangan sipil Zulkifli Hasan di Pangandaran. ©2016 merdeka.com/adriana megawati

Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, menegaskan tidak akan ada makar di Indonesia. Apalagi dilakukan kelompok sipil karena negara Indonesia menganut sistem demokrasi.

Kecurigaan akan terjadinya tindakan makar terkait aksi demonstrasi 2 Desember mendatang. Menurut dia, tudingan itu merupakan hal berlebihan.

"Tidak pernah ada tindakan makar yang bisa dilakukan kalangan sipil di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Tidak akan ada kerawanan keamanan dan politik menjelang aksi demonstrasi 2 Desember di Jakarta," ujar Zulkifli di Solo, Jumat (25/11).

Orang lain juga bertanya?

Zulkifli mengatakan, boleh saja Kapolri Tito Karnavian mempunyai informasi terkait akan terjadinya makar. Namun, menurut dia, tak ada sejarahnya upaya makar dilakukan sipil di negara demokrasi.

"Tidak akan ada apa-apa. Negara kita ini aman kok, tidak akan ada apa-apa," tandasnya.

Zulkifli mengemukakan, sudah semenjak tiga bulan lalu dia ‎memperhitungkan kondisi seperti ini akan terjadi. Dirinya mengaku sudah beberapa kali memberikan alternatif penyelesaiannya. Maka itu, dirinya yakin aksi 2 Desember nanti akan berjalan aman dan damai.

"Bangsa Indonesia ini memiliki ‎energi sosial luar biasa, meski dalam tensi tinggi tapi tetap bisa menghasilkan output damai," jelasnya.

Zulkifli menambahkan saat ini pihaknya sedang merancang sebuah dialog nasional yang melibatkan seluruh kalangan dan tokoh bangsa. Ia berharap semua unsur bisa terwakili dalam rencana dialog atau rembug nasional itu.

"Saya yakin hanya dengan dialog‎, semua persoalan bangsa akan terpecahkan. Semua persoalan harus kita selesaikan dengan cara Indonesia, dengan dialog. Pertentangan sekeras apapun, semua akan menjadi cair dengan dialog dan saling bertemu atau mengunjungi. Ini bukan negara ‎'pokoknya', ini negara yang berdasar musyawarah untuk mufakat‎," tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam diskusi tersebut semua pihak harus dilibatkan. Baik tokoh masyarakat, parpol, ormas, hingga kalangan cendekiawan. "Habib Rizieq juga kita ajak ketemu agar kita tahu apa saja persoalannya," tuturnya.

Jika sudah digelar dialog, sejumlah permasalahan bangsa akan diselesaikan dalam dialog. Selebihnya bisa didistribusikan kepada Presiden atau siapapun sesuai aspirasi itu ditujukan.

Meski akan menggelar dialog, Zulkifli belum bisa memastikan kapan acara tersebut diselenggarakan, Ia mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan P‎residen Joko Widodo dan Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, salah satunya untuk membahas persoalan itu.

"Dialog ini harus dilakukan tanpa beban dan kecurigaan apapun dari semua pihak. Semua harus sudah sepakat sehingga tidak lagi menimbulkan pro dan kontra terhadap hasil dialog, harus disepakati dulu," pungkasnya. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Wapres Ma'ruf Amin soal Sidang Sengketa Pilpres 2024
VIDEO: Wapres Ma'ruf Amin soal Sidang Sengketa Pilpres 2024 "Pemerintah Enggak Boleh Ikut Campur!"

Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons soal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
PDIP: Tidak Masuk Akal Putusan MK Dikoreksi Lembaga Lain
PDIP: Tidak Masuk Akal Putusan MK Dikoreksi Lembaga Lain

Chico menegaskan, posisi dari Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengoreksi dari undang-undang yang dihasilkan DPR.

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Yakin Mahfud MD Tak Terlibat Isu Pemakzulan Jokowi
Nusron Wahid Yakin Mahfud MD Tak Terlibat Isu Pemakzulan Jokowi

Nusron mengatakan, Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto PDIP Blak-blakan Soal Pemakzulan Jokowi, Mahfud: Silakan Bawa Ke DPR
VIDEO: Hasto PDIP Blak-blakan Soal Pemakzulan Jokowi, Mahfud: Silakan Bawa Ke DPR

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud

Baca Selengkapnya
Surya Paloh: Gagasan Pemikiran Negara Ini Republik Bukan Kerajaan
Surya Paloh: Gagasan Pemikiran Negara Ini Republik Bukan Kerajaan

Gagasan itu dikatakan Surya Paloh perlu dihormati.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi

PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.

Baca Selengkapnya
Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin
Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin

Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.

Baca Selengkapnya
Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung
Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung

lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.

Baca Selengkapnya
Eks Menteri Jokowi Periode Pertama Demo Kawal Putusan MK: Jangan Dibajak, Jangan Dilumpuhkan
Eks Menteri Jokowi Periode Pertama Demo Kawal Putusan MK: Jangan Dibajak, Jangan Dilumpuhkan

Lukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.

Baca Selengkapnya
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada

Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.

Baca Selengkapnya
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan

Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Ungkap Alasan Anwar Usman Tak Dipecat dan cuma Dicopot dari Ketua MK
Mahfud MD Ungkap Alasan Anwar Usman Tak Dipecat dan cuma Dicopot dari Ketua MK

Demokrasi tanpa hukum akan menjadi liar. Sebab, semua orang bisa merasa benar sendiri.

Baca Selengkapnya