Ketua Pansus Pelindo DPR: Belum ada pembicaraan panggil JK
Merdeka.com - Ketua Pansus Pelindo II DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pihaknya belum pernah membahas rencana pemanggilan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menjadi saksi dalam dugaan pelanggaran hukum di BUMN operator Pelabuhan Tanjung Priok itu.
Kalau pun ada wacana pemanggilan, menurutnya, hal itu hanyalah aspirasi anggota.
"Belum ada pembicaraan," kata Rieke lewat pesan singkat kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (2/11).
-
Apa tema Rakernas PKS? Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka Rakernas 2024 dengan tema 'Kolaborasi Membangun Negeri', Jumat (20/9).
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
-
Apa harapan PKS dari pertemuan dengan relawan Anies? Syaikhu berharap pertemuan ini menjadi awal persatuan untuk memenangkan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait pilkada 2024? Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
Karena belum pernah dibicarakan, kata Rieke, maka belum ada jadwal untuk rencana pemanggilan tersebut. Politikus PDI Perjuangan ini juga mengaku tidak tahu menahu kenapa sudah ada polemik pemanggilan JK, kendati belum ada pembicaraan Pansus ke arah sana.
"Wah, saya enggak tahu ya kenapa begitu," kata Rieke.
Sebelumnya, wacana pemanggilan JK pernah disampaikan oleh anggota Pansus, Junimart Girsang, pada Jumat pekan lalu, usai memeriksa Menko Kemaritiman Rizal Ramli sebagai saksi.
Dalam rapat itu, Rizal menuduh, ada backing di balik Dirut Utama PT Pelindo II RJ Lino sehigga dia berani menabrak aturan dalam memperpanjang konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) ke Hutchison Port Holdings (HPH).
Rizal menyebut backing Lino adalah yang menelepon Kabareskrim (saat itu) Komjen Budi Waseso dari Korsel. Si penelepon itu mengarah pada sosok JK, yang memang menelepon Waseso saat kunjungan kerja ke Korsel.
Ditanya wartawan soal keterangan Rizal yang menyerempet JK, Junimart menyatakan, bukan tidak mungkin pihaknya akan memanggil politikus senior Golkar itu.
"Owh, Pak JK. Bisa saja backingannya dia, kita bisa panggil Pak JK. Presiden saja bisa apalagi wakil presiden, inikan demi kepentingan rakyat," ungkapnya kepada awak media.
Sementara itu, JK menanggapi santai tuduhan Rizal bahwa dia menjadi backing Lino. "Saya tidak pernah berada di belakang RJ Lino. Saya selalu di depan RJ Lino. (Menuduh mem-backing) Itu pikiran-pikiran orang jahat saja," kata Jusuf Kalla tertawa di Malang, Sabtu (31/1).
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca SelengkapnyaAlasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep belum mengambil keputusan terkait rencana maju di dalam Pilkada.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya"Sebagian besar mungkin ada 70 persen sudah move on," kata Habiburokhman.
Baca SelengkapnyaPansus angket haji menunda rapat perdana hingga pekan depan
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca Selengkapnya