Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua Pansus RUU Terorisme: TNI dilibatkan secara proporsional

Ketua Pansus RUU Terorisme: TNI dilibatkan secara proporsional Ilustrasi TNI. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafii mengatakan, sejumlah hal krusial sudah disepakati dalam pembahasan revisi UU tersebut. Di antara hal yang disetujui yaitu pengawasan terhadap penindakan dan adanya definisi teror.

"Definisi yang tidak ada di Perpu No 1 Tahun 2002 dan UU No 15 Tahun 2003, ini sudah selesai. Kita sepakat harus ada definisi," kata Syafii di Deli Serdang, Sumut, Rabu (7/9).

Didesak soal gambaran definisi teroris itu, Syafii menyatakan, yang paling umum teroris adalah mereka yang melakukan tindak kejahatan. Teroris juga didefinisikan suatu tindakan yang menimbulkan ketakutan pada masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu, utamanya di bidang politik.

Orang lain juga bertanya?

"Itu garis besarnya, tapi nanti bagaimana rinciannya, kita akan kumpulkan lewat DIM-DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang masuk dari fraksi-fraksi," jelas Politikus Gerindra ini.

Dia memaparkan banyak paradigma yang berubah dari RUU yang diajukan pemerintah. Menurutnya, RUU yang diajukan pemerintah cenderung hanya menambah kewenangan kepada aparat dalam menangani persoalan terorisme.

Namun ternyata masalah terorisme bukan hanya persoalan kewenangan aparat dengan pelaku. Banyak hal dan pihak terkait lainnya.

Pansus kemudian membagi RUU itu pada tiga bagian besar, yaitu pencegahan, penindakan, kemudian pascateror. "Paska ini terdiri dari rehabilitasi, kompensasi dan restitusi," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini merinci, dalam pencegahan akan dilibatkan semua pihak. Seperti agamawan, psikolog, lembaga pendidikan. Menurut dia, pemahaman teroris itu ibarat virus.

"Yang diperlukan adalah daya tangkal masyarakat, terutama generasi muda, supaya tidak tercemar dengan pemahaman-pemahaman yang keliru," tegas Syafii.

Pada bagian penindakan, lanjut dia, pansus mengedepankan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum dalam pemberantasan terorisme. Mengenai kompensasi dan rehabilitasi, pansus menginginkan korban yang mengalami kecacatan akibat tindak terorisme mendapat perhatian dari pemerintah.

Menurutnya, keluarga korban juga harus ditangani dengan baik. Properti yang rusak dan hancur juga harus diganti.

"Masa teroris yang mengganti, dia saja sudah mati, ya toh? Kemudian masa warga yang tidak tahu apa-apa, gedungnya hancur masa dibiarkan," ucap Syafii.

Untuk itu, pansus juga menginginkan adanya harmonisasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Alasannya, pada UU No 31 Tahun 2014 tentang LPSK ada tupoksi menangani korban teroris.

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga sudah sampai pada poin-poin yang krusial. Syafii mencontohkan soal pengawasan terhadap Densus 88. Mengenai keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme juga menjadi pembahasan.

"TNI dilibatkan secara proporsional," tegasnya.

RUU ini terus dibahas dan diharapkan segera rampung. "Kita harapkan akhir tahun ini bisa selesai. Insya Allah," pungkasnya. (mdk/sho)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pasal Karet di Revisi UU TNI, Panglima Singgung Operasi Militer Selain Perang
Pasal Karet di Revisi UU TNI, Panglima Singgung Operasi Militer Selain Perang

Menurut Agus, tugas TNI sudah diatur semua dan berharap masyarakat paham.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Tanggapi Jabatan ASN Bakal Diisi TNI: Tiap Permasalahan Ada Peran TNI
Jenderal Agus Subiyanto Tanggapi Jabatan ASN Bakal Diisi TNI: Tiap Permasalahan Ada Peran TNI

Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB

Baca Selengkapnya
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024

Panja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Usulan Panglima di Revisi UU TNI Soal Prajurit Berbisnis, Usia Pensiun & Urusan Kematian
VIDEO: Usulan Panglima di Revisi UU TNI Soal Prajurit Berbisnis, Usia Pensiun & Urusan Kematian

Langkah ini mendapat respons beragam, termasuk usulan dari dalam tubuh institusi TNI

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Muncul Kekhawatiran Soal Revisi UU TNI, Panglima: Berpikiran Positif, Saya Rasa Masyarakat Mengerti
Muncul Kekhawatiran Soal Revisi UU TNI, Panglima: Berpikiran Positif, Saya Rasa Masyarakat Mengerti

Agus mengungkapkan, saat ini prajurit TNI dibutuhkan di berbagai aspek

Baca Selengkapnya
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.

Baca Selengkapnya
PBNU Nilai Revisi UU Pilkada Bagian dari Check and Balances
PBNU Nilai Revisi UU Pilkada Bagian dari Check and Balances

Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.

Baca Selengkapnya
Di Depan Jokowi, Kapolri Jenderal Sigit Tegaskan Sinergitas TNI-Polri Harga Mati
Di Depan Jokowi, Kapolri Jenderal Sigit Tegaskan Sinergitas TNI-Polri Harga Mati

Hal itu disampaikan Sigit di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat pimpinan TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Bicara Kepala Basarnas Tersangka: Sesuai Prosedur dan Libatkan POM TNI
Ketua KPK Firli Bicara Kepala Basarnas Tersangka: Sesuai Prosedur dan Libatkan POM TNI

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban Panglima Agus Subianto Dicecar DPR Soal TNI Isi Jabatan Sipil hingga Pilkada
VIDEO: Jawaban Panglima Agus Subianto Dicecar DPR Soal TNI Isi Jabatan Sipil hingga Pilkada

Berbagai masalah ditanyakan anggota dewan kepada Panglima dan jajarannya.

Baca Selengkapnya