Ketua Umum PAN tolak pasal penghinaan presiden masuk KUHP

Merdeka.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menolak jika pasal penghinaan presiden masuk dalam RUU KUHP. Menurut dia, merupakan hal wajar seorang pejabat negara mendapatkan kritik dari publik.

Dalam pembahasan RUU KUHP, pemerintah memasukkan pasal 263 ayat 1 dan diperluas lewat pasal 264 dalam RUU KUHP yang disodorkan pemerintah tentang penghinaan presiden. Padahal, pasal tersebut sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 silam.

‎"Sekarang kan jamannya kritik sesuatu yang biasa. Saya dulu pernah didemo 70 hari biasa saja," Zulkifli di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8).

Zulkifli menegaskan, jika pasal tersebut diadakan kembali maka akan terjadi pengulangan yang rumit. Menurut dia, keputusan MK bersifat final dan mengikat.

"Kan pasalnya sama bunyinya, sudah dibatalkan, saya kira diadakan lagi tidak tepat," kata Zulkifli.

Namun menurutnya, pemerintah boleh-boleh saja mengusulkan pasal tersebut. Akan tetapi, pada akhirnya tetap saja akan berbalik pada kebingungan. Sebab MK akan memutuskan ulang.

"Namanya usulan kan boleh ada usulan dari pemerintah dibahas. Tapi berpulang pada kesepakatan DPR dan pemerintah, kalau pasal sudah dibatalkan oleh MK nanti ada lagi, lah bagaimana," tuturnya.