Ketua Wanbin Demokrat: Sikap kami belum mengatakan Yes atau No

Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan membantah fraksinya telah menyetujui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau biasa disebut dana aspirasi. Menurut dia, dalam paripurna yang digelar kemarin masih sebatas mengesahkan peraturan UP2DP, bukan berarti menyetujui.

Pernyataan Mangindaan ini bahkan kembali berbeda dengan apa yang diungkapkan SBY. SBY bilang menolak dana aspirasi, namun Mangindaan menyatakan Demokrat belum bersikap menerima atau menolak usulan dana aspirasi ini.

"Sikap kami belum mengatakan yes atau no. Karena kemarin kan baru membahas sebatas peraturan. Kami mau mendengar dulu bagaimana nanti mekanismenya bagaimana, teknisnya bagaimana, baru akan kami putuskan," kata Mangindaan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Meski belum memutuskan, Demokrat menyiratkan akan menolak apabila nantinya dana aspirasi digelontorkan Rp 20 miliar tiap anggota dewan. "Tapi kalau nantinya akan diberikan langsung ke anggota kami dengan tegas menolak. Pak SBY sudah menolak ide itu saat jadi Presiden," katanya.

Wakil Ketua MPR ini juga menegaskan, sikap fraksi Demokrat yang diketuai oleh Edhie Baskoro Yudhoyono tetap di bawah kendali DPP Demokrat. Fraksi Demokrat, kata dia, masih akan memantau perkembangan bagaimana teknis dan mekanisme program dana aspirasi.

"Kami tegas menolak jika tak sesuai dengan 5 arahan Pak SBY. Tapi kami tunggu bagaimana perkembangannya nanti," ungkapnya.

Diketahui dalam rapat paripurna pembahasan dana aspirasi, tujuh fraksi menyatakan menolak dan tiga fraksi yang mendukung. Hanya PDIP, NasDem dan Hanura yang menolak tegas program tersebut.

Sebelumnya, Dalam pandangan mini fraksi-fraksi di rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR soal dana aspirasi, hanya tiga parpol yang tegas menolak program itu. Hasil rapat Baleg DPR yang kemudian dibacakan di paripurna menyatakan bahwa PDIP, NasDem dan Hanura menyatakan menolak dana aspirasi, sementara sisanya mendukung termasuk Fraksi Demokrat.

Namun tak berselang lama dari pengesahan dana aspirasi di paripurna DPR, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malah meluruskan sikap partainya. SBY menegaskan, Demokrat menolak dana aspirasi tersebut sesuai apa yang ia ungkapkan beberapa waktu lalu.

"Hari ini pemberitaan pers diwarnai isu dana aspirasi' yang dibahas DPR RI. Sikap Fraksi Partai Demokrat dinilai tidak sesuai dengan sikap saya sebagai Ketum. Perlu saya tegaskan, sikap Partai Demokrat tetap tidak setuju jika dana aspirasi tersebut diartikan sebagai 'jatah anggaran' anggota DPR untuk dapilnya," kata SBY dalam akun Facebooknya dikutip merdeka.com, Rabu (24/6).

SBY menceritakan, bahkan saat dirinya menjadi orang nomor satu di Indonesia pihaknya menolak rencana dana aspirasi tersebut. Menurut dia, dana aspirasi rawan dengan penyelewenangan seperti yang sudah dijelaskannya beberapa waktu silam.

"Artinya, kalau 5 hal yang saya kritisi dulu juga tidak bisa dijawab oleh DPR & Pemerintah sekarang, dana aspirasi itu tetap tidak tepat. Saya dilapori, posisi fraksi Demokrat hari ini baru sebatas setuju untuk membahas seperti apa arah UU No 17/2014 tentang pembangunan di dapil. Tidak ada satu kata pun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yang setuju dengan dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dengan sikap saya," kata SBY.