Ketum Airlangga Soal Azis Syamsuddin: Golkar Sedang Mengkaji
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politikus Partai Golkar Azis Syamsuddin sebagai tersangka pemberian hibah atau janji terkait penanganan perkara DAK Kabupaten Lampung Tengah. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memberi tanggapannya.
"Golkar tengah mengkaji sampai saat ini," kata Airlangga saat ditemui dalam acara jalan pagi di kawasan SCBD Jakarta, Sabtu (25/9).
Airlangga belum mau bicara banyak. Katanya, Golkar akan menyampaikan sikap resmi partai oleh Wasekjen Golkar Adies Kadir di DPR melalui pukul 14.00 WIB.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang dilakukan Airlangga untuk Golkar? Airlangga Hartarto memperbanyak sebaran tokoh berpengaruh di berbagai dapil. Partai Golkar berhasil menduduki posisi dua perolehan suara pada Pemilu 2024 dengan persentase 15,28 persen atau 23.208.654 suara.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
"Silakan hadir di DPR jam 2 nanti Pak Adis dan tim akan memberi keterangan," jelas Airlangga.
Menyinggung soal bantuan hukum, Airlangga belum menanggapi. Dia mengatakan, semua akan dijelaskan di DPR.
"Nanti Pak Adis akan memberi keterangan secara jelas," Airlangga menutup.
Diketahui, saat Azis tengah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap di Kabupaten Lampung Tengah.
Azis diduga melakukan rasuah dan disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atas Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembahasan jatah kursi menteri kemungkinan bakal dilakukan usai sidang sengketa Pemilu di MK.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut belum ada undangan yang diterima olehnya.
Baca SelengkapnyaKabar yang beredar itu bersamaan dengan acara pembukaan Rapimnas dan Munas XI Golkar di JCC, Senayan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaAirlangga akan menjelaskan bagaimana mekanisme dalam pembagian bansos
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, Partai Golkar bakal menunggu keputusan resmi hakim MK soal sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDPP Golkar menolak wacana evaluasi hasil Munas yang menyatakan akan mengusung Airlangga sebagai Capres 2024
Baca SelengkapnyaAirlangga mengatakan yang penting jatah kursi untuk partai beringin aman.
Baca SelengkapnyaSoal posisi apa yang dimaksud, Bahlil mengaku masih mendiskusikan hal tersebut.
Baca SelengkapnyaZulhas Klaim Ridwan Kamil Sudah Disepakati Maju di Pilkada Jakarta, Airlangga Tegaskan Tunggu Survei
Baca SelengkapnyaHak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca Selengkapnya