Ketum Golkar Kirim Sinyal Tak Setuju Gerindra Minta Jatah Ketua MPR

Merdeka.com - Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan membahas keinginan Partai Gerindra untuk memperoleh kursi Ketua MPR sebagai bagian dari proses rekonsiliasi pasca Pemilu 2019. Namun Ketum Golkar memberi sinyak kurang setuju partai oposisi menduduki kursi tersebut.

"Ya tentu kan kita punya koalisi pendukung pemerintah. Itu jumlah kursinya cukup lah untuk paket koalisi," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/7).

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai kursi Ketua MPR adalah jatah parpol dengan suara terbanyak kedua di DPR. Meski Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah melakukan rekonsiliasi dengan presiden terpilih yang diusung Golkar yakni Joko Widodo (Jokowi), bukan berarti bisa diartikan sebagai pembahasan bagi-bagi kursi. Menurut Ace, pembagian kursi harus dibahas lebih lanjut dengan partai-partai koalisi pendukung Jokowi terlebih dahulu.

"Kalaupun membahas itu, seharusnya dibicarakan bersama dengan di dalam KIK (Koalisi Indonesia Kerja)," ungkapnya.

Parpol koalisi pendukung Jokowi juga terbuka untuk melakukan komunikasi dengan semua partai. Termasuk oposisi untuk membahas komposisi kursi pimpinan MPR. Namun, Golkar akan lebih intensif membangun komunikasi soal pimpinan MPR dengan partai pendukung Jokowi.

"Partai Golkar sendiri akan memprioritaskan kepada koalisi Indonesia Kerja untuk lebih mensolidkan dukungan Ketua MPR RI untuk Partai Golkar," ucapnya.

Sebelumnya, Gerindra membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Salah satu yang paling masuk akal untuk merealisasikan semangat itu, yakni Gerindra meminta jatah kursi Ketua MPR.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, hal itu sesuai dengan semangat pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden, Ir Joko Widodo," kata Sodik dalam keterangan tertulisnya yang diterima merdeka.com, Jumat (19/7).

Menurut Sodik, semangat rekonsiliasi harus ditunjukan dalam pemilihan Ketua MPR. Karena itu, dia merasa sebaiknya Gerindra yang menjabat posisi tersebut.

"Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini, pertama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari anggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan ketua MPR," ungkapnya. (mdk/noe)