Follow
Ketum Golkar: Kritik Konstruktif Sangat Dibutuhkan Pemerintah yang Demokratis
Merdeka.com - Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto menilai kritik membangun sangat dibutuhkan pemerintah. Penyampaiannya juga dijamin dalam dalam konstitusi.
"Kritik konstruktif sangat dibutuhkan bagi jalannya pemerintahan yang demokratis dan dijamin dalam konstitusi kita," kata Airlangga saat memberikan sambutan dalam penutupan Rapimnas dalam akun YouTube Golkar Indonesia, Sabtu (6/3).
Tetapi, kata dia, kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak boleh dilakukan dengan cara yang negatif. Dia mencontohkan mulai dari menggunakan isu politik identitas hingga penyebar kabar bohong yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa.
-
Apa pernyataan kontroversial Kartika Putri? Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Kartika Putri menjadi viral karena mengusulkan ide adanya adu mengaji antara calon presiden (capres).
-
Siapa yang mengkritik pernyataan Kartika Putri? Pernyataan kontroversialnya tentang mengaji menyebabkan dia menjadi sasaran cibiran netizen.
-
Kenapa Jokowi melarang Kaesang? 'Waduh', gitu, 'Jangan Pak Zul', katanya,' kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Apa dampak negatif dari pernyataan Rocky Gerung? Jika dalam menyampaikan pendapat tidak dengan beretika, bukan hanya bangsa ini nanti tidak menjadi bangsa yang beradab dan bermoral, melainkan juga akan berpotensi menimbulkan konflik,“ ujar Sri Yunanto
-
Kenapa teks eksposisi tidak boleh argumentatif? Dengan demikian, teks eksposisi seharusnya tidak bersifat argumentatif, namun lebih pada memberikan penjelasan yang detail dan faktual.
"Namun kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak boleh disertai dengan penggunaan isu politik identitas, radikalisme yang berbasis pada paham keagamaan yang sempit, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoaks) yang mengandung unsur-unsur provokasi dan hasutan," bebernya.
Pernyataan Erlangga berkait dengan upaya pemerintah yang sedang melakukan evaluasi terhadap UU ITE. Peraturan itu dinilai memiliki beberapa pasal karet yang dapat mencederai masyarakat yang menyampaikan kritik.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Taufik mendorong hukum jangan digunakan untuk menutup ruang demokrasi. Harus dibiasakan dalam negara demokrasi dengan kritik bahkan kecaman.
Baca Selengkapnya
Pernyataan ini disampaikan dalam konteks dukungan penuh Ganjar terhadap kebebasan pers dan eksistensi media sebagai pilar demokrasi.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan kritik dari pejabat dalam bentuk menggiatkan sehingga kritik seorang pejabat ada batasnya.
Baca Selengkapnya
BAP nanti disidangkan dan dituntut oleh jaksa. Adapun proses hukum ini sebenarnya dilakukan untuk capai kebenaran.
Baca Selengkapnya
Yasonna menilai tak boleh membiarkan ada orang yang menghina Presiden dengan alasan kebebasan berpendapat.
Baca Selengkapnya
Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca Selengkapnya
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca Selengkapnya
Anies menilai, banyak aturan saat ini yang membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah.
Baca Selengkapnya
Kampus memiliki kebebasan akademik untuk menyuarakan pandangan mereka.
Baca Selengkapnya
PKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, apabila demokrasi sudah berjalan sesuai amanah tidak ada kasus intimidasi dan peretasan dialami budayawan Butet.
Baca Selengkapnya