Follow
Ketum Golkar Tak Ragukan Hasil Seleksi Capim KPK oleh Komisi III DPR
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut baik terpilihnya pimpinan Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Dia tidak mempersoalkan terpilihnya 5 Capim KPK karena sudah menjadi pilihan Komisi III DPR.
"Pimpinan terpilih kan sudah hasil keputusan di Komisi III. Tentu kita mengapresiasi dan menghargai keputusan yang dibuat melalui proses tersebut," kata Airlangga di Hotel Ritz Calton, Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9).
Airlangga mengatakan, proses seleksi calon pimpinan KPK sudah melalui proses yang cukup panjang dan terbuka sehingga tak perlu lagi diragukan.
-
Bagaimana Komisi III mengapresiasi Kejagung? Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menilai pencapaian ini sebagai bentuk konsistensi Kejagung yang patut dicontoh lembaga penegak hukum lainnya. 'Komisi III memberi apresiasi luar biasa kepada Kejagung, khususnya saat di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin ini.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Mengapa PKS menghormati putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Bagaimana cara Prabowo memutuskan capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
"Sudah proses panjang pansel sampai pada kemarin pemilihan di Komisi III dan kita semua bisa mengikuti melalui TV sampai sekitar jam setengah dua pagi," ungkapnya.
Terkait sikap Golkar terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dia mengatakan hanya tinggal menunggu kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Golkar, lanjut Airlangga, akan menyampaikan pandangan saat pengambilan keputusan pada tingkat panja.
"Ya tentu Fraksi Partai Golkar akan memberikan kami pandangan umum pada saat pengambilan keputusan hasil panja. Jadi kita tunggu saja keputusan di panja," ucapnya.
Diketahui, saat Ini DPR tengah melakukan revisi UU KPK. Beberapa pasal yang tengah dibahas diantaranya pasal terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dibentuknya Dewan Pengawas, Pegawai KPK dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan terkait mekanisme penyadapan.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Partai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.
Baca Selengkapnya
Airlangga juga yakin Golkar memperoleh 100 lebih kursi DPR RI.
Baca Selengkapnya
Kata Airlangga, tidak ketinggalan juga partai partai-partai lain yang mengalami hal serupa.
Baca Selengkapnya
Dewan Partai Golkar Solid Dukung Kepemimpinan Airlangga Hartarto
Baca Selengkapnya
Ketua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Bahlil yakin KIM tidak akan terpecah hanya karena ada duet Airin dan Ade di Banten.
Baca Selengkapnya
Partai Golkar menyatakan mendukung KDM di Pilgub Jabar tahun ini.
Baca Selengkapnya
Selama masa kepemimpinan Airlangga, Partai Golkar melalui banyak suka dan duka, serta menghadapi tantangan berat yang berhasil diatasi.
Baca Selengkapnya
Pengurus DPD Golkar yakin rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk calon kepala daerah tidak akan terdampak dari keputusan Airlangga mengundurkan diri.
Baca Selengkapnya
Belum diketahui siapa pasangan yang akan diusung KIM di Pilgub Banten.
Baca Selengkapnya
Golkar menyatakan Airlangga sudah merekomendasikan kepada 22 bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk ikut kontestasi Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, pihaknya tetap solid mendukung Airlangga menjadi Ketum Golkar lagi.
Baca Selengkapnya