Ketum Muhammadiyah imbau parpol tak main politik keras saat Pilkada

Merdeka.com - Memasuki tahun politik di tahun 2018, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meyakini tingkat kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Tingkat kedewasaan ini dipercaya Haedar akan membawa dampak positif dalam proses politik di Pilkada 2018.

"Saya percaya membaik (situasi politik di 2018). Kuncinya kedewasaan masyarakat. Mungkin pada tingkat elite ada reproduksi politik berbau SARA atau juga kepentingan politik lebih keras. Tetapi saya melihat masyarakat secara umum, luas, ada kedewasaan untuk lebih berpolitik menjadi bagian politik Indonesia yang dewasa," Haedar usai menghadiri akad nikah putri Mensesneg di Yogyakarta, Jumat (29/12).

Haedar menyebutkan bahwa kedewasaan politik di masyarakat tercapai karena ada civil society. Civil society yang saat ini masih kuat, sambung Haedar, menjadikan masyarakat bisa lebih dewasa dalam berpolitik.

Haedar mengungkapkan Muhammadiyah akan terus mengawal tahun politik di 2018 dan 2019. Muhammadiyah, sambung Haedar, akan mengawal dengan pesan moral yakni moral politik yang berkeadaban.

Muhammadiyah ingin melakukan rasionalisasi pikiran terhadap masyarakat. Rasionalisasi ini intinya adalah politik itu hanya menjadi instrumen dalam berbangsa dan beragama dan bukanlah tujuan.

Haedar juga meminta kepada para tokoh maupun elite politik agar di Pilkada 2018 mendatang bisa berpolitik secara santun. Tidak mengusung politik kedaerah atau primordialisme.

"Tinggal basis parpol dan tokoh parpol ini kami berharap tidak memainkan politik yang keras. Politik mengusung primordialisme akhirnya nanti akan merugikan masa depan bangsa," urai Haedar.

Ingatkan politik keras dapat rugikan bangsa

Dia juga meminta kepada para tokoh maupun elit politik bisa berpolitik dengan santun. Haedar meminta agar praktek politik primodialisme tak digunakan para tokoh politik yang bertarung di Pilkada serentak 2018 mendatang.

"Kami berharap (parpol dan elit politik) tidak memainkan politik yang keras. Politik mengusung primordialisme akhinya nanti akan merugikan masa depan bangsa," ujar Haedar.

Banyaknya calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018 bukan dari daerah tersebut mendapatkan perhatian dari Haedar. Haedar menjabarkan kondisi tersebut justru tidak masalah dan bisa membawa daerah menjadi lebih baik.

"Maaf-maaf sekarang ini kedaerahan terlalu tinggi. Bukan hanya primordialisme, sentimen politik malahan. Kalau kedaerahan terlalu tinggi keIndonesiaan bisa tergerus," jelas Haedar.

Haedar juga berpesan bagi para calon yang akan maju di Pilkada serentak 2018 mendatang jika seandainya terpilih untuk bisa bertanggung jawab kepada daerahnya. Jangan sampai, kata Haedar, daerah hanya dijadikan sandera politik dan transaksi politik saja.

"Jangan sampai daerah menjadi sandera politik karena transaksi politik dari para calon kepala daerah mengikat balas jasa politik. Yang akhirnya sumber daya alam, potensi daerah tidak bisa dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak, malah menjadi kapital politik kepala daerah," tutur Haedar.

Haedar menambahkan bahwa kepala daerah yang terpilih nantinya bisa bertanggung jawab pada daerahnya. Tanggung jawab ini diantaranya dengan memajukan daerahnya.

"Yang jadi pesan moral kita adalah agar para kepala daerah betul-betul bertanggung jawab untuk daerahnya. Betul-betul memajukan daerahnya," ujarnya.