Ketum Muhammadiyah ingatkan ormas tak seperti parpol, agar politik tidak kacau balau
Merdeka.com - Organisasi massa (ormas) Muhammadiyah selamanya tidak akan masuk dan terlibat dalam arena politik praktis. Termasuk terlibat dukung-mendukung calon presiden di Pemilihan Presiden 2019. Salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu akan tetap berada di garis khitah sebagai organisasi massa.
"Tidak masuk ke arena politik praktis kekuasaan, dukung-mendukung dan lain sebagainya," kata Haedar Nashir, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (12/8).
Dia mengingatkan ormas lain agar tidak terjun langsung dalam politik praktis. Termasuk memberi dukungan politik. karena itu tugas partai politik, bukan tugas ormas.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Bagaimana Muhammadiyah mengelola tahun politik? Terkait dengan tahun politik, ia menawsirkan Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Menurutnya, tahun politik itu penting karena kalau umat Islam lari dari politik akan dilindas oleh mereka yang memegang kekuasaan politik dan orang-orangnya tidak memiliki tanggung jawab kecerdasan, kepandaian, serta kejujuran.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa yang Mahfud minta jangan dekat saat kampanye Pilpres 2024? Salah satunya adalah Gubernur Sumatra Utara yang dulu merupakan staf ahli atau Pangdam Sumut yang dulu Sesprinya di Kemenkopolhukam.
-
Kenapa Muhammadiyah waspada soal kekuasaan? Muhammadiyah selalu waspada kalau sampai kekuasaan disalahgunakan.
"Kalau ormas berpolitik kayak parpol, nanti lalu lintas dunia persilatan politik bisa kacau balau," ungkapnya menambahkan.
Haedar mengingatkan, Muhammadiyah sebagai organisasi massa akan menjalankan politik moral kebangsaan. Muhammadiyah meminta agar warganya tetap memiliki pilihan politik terbaik dan menggunakan hak pilihnya.
"Kita imbau menggunakan hak politiknya dan memilih secara cerdas dan kritis. Lalu pilih siapapun yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, kroni dan golongan," katanya.
Haedar mengajak seluruh masyarakat untuk menghadirkan pemilu damai. Pilihan politik boleh berbeda, tetapi tidak perlu mencari justifikasi yang berlebihan, entah pada agama, etnik, sara, maupun argumen lain. Jangan sampai karena pilihan politik berbeda, bangsa terpecah belah.
"Jangan seolah-olah pasangan satu calon itu menjadi pembawa misi langit dan sebagainya, sementara yang lain membawa misi lain. Bagi kami, semua calon punya itikat baik dan warga bangsa harus memiliki itikat baik juga," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nahdlatul Ulama tidak ingin terlibat dalam politik praktis.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGus Yahya menegaskan seluruh pengurus organisasinya tak boleh mengatasnamakan PBNU jika memberi dukungan politik.
Baca SelengkapnyaKhofifah menyebut Muslimat NU hanya membangun politik kebangsaan yang hanya berorientasi pada penegakan konsensus bangsa.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca Selengkapnya"Hanya nonaktif saja untuk periode waktu tertentu selama mereka kampanye,"
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan setuju dengan PBNU tidak boleh terlibat politik praktis seperti yang disampaikan Ketum PBNU Gus Yahya.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.
Baca SelengkapnyaMa'ruf mengatakan seharusnya kedua lembaga tersebut tidak saling mengintervensi
Baca SelengkapnyaYaqut terancam sanksi dari PKB, namun dia menegaskan tidak akan mengubah pernyataannya.
Baca SelengkapnyaDiketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaCak Imin juga setuju dengan pernyataan Gus Yahya pengurus PBNU tidak boleh mengatasnamakan organisasi dipimpinnya secara politik.
Baca Selengkapnya