Ketum Muhammadiyah Sarankan Ada Rekonsiliasi Sosial dan Politik Pasca-Pilpres
Merdeka.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau umat agar menggunakan energinya untuk menggerakkan dan memakmurkan masjid selama bulan suci Ramadan. Hampir setahun, menurutnya, banyak energi terserap untuk agenda dan kegiatan-kegiatan politik.
"Sekarang gunakan energi politik itu untuk menggerakkan dan memakmurkan masjid," kata Haedar Nashir dalam Tablig Akbar di Masjid AR Fachrudin Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (2/4) malam.
Haedar menyebut tokoh dan mubalig Muhammadiyah harus bisa mencerahkan lewat ceramah-ceramahnya. Selama Ramadan harus merekatkan kembali persaudaraan di masyarakat.
-
Bagaimana cara meredam potensi konflik setelah pengumuman hasil Pilpres? 'Ada manfaatnya juga petinggi parpol tidak membuat eskalasi konflik lebih besar. Dan hari ini tidak banyak pernyataan keluar dari elite partai politik yang mengomentari atau membangun opini ketika hari pertama persidangan MK ini,' kata Anto.
-
Mengapa perselisihan hasil pemilu harus diselesaikan? Penyelesaian perselisihan pemilu menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan kelegitan hasil pemilihan, serta untuk mendukung kepercayaan publik terhadap sistem demokratis.
-
Apa yang harus dilakukan untuk berdamai dengan keadaan setelah putus? Kamu boleh merasa sedih dan itu merupakan hal yang wajar. Biasanya, setelah menangis perasaanmu akan terasa lebih lega, sehingga kamu bisa lebih siap untuk move on.
-
Siapa yang optimis bisa menyelesaikan sengketa pemilu? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Bagaimana cara penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan? Umumnya dan termasuk Indonesia, dalam menyelesaikan sengketa pemilu dibagi menjadi dua terminologi. Pertama adalah penyelesaian sengketa pemilu selama proses pemilu itu sendiri. Kedua adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu. Nantinya pemerintah akan membagi peran kedua terminologi pada instansi yang berbeda.
-
Siapa yang menang di pemilu 2019? Hasil Pemilu 2019 menunjukkan kemenangan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Dia tidak sependapat dengan sikap yang menganggap politik sebagai jalan perjuangan penghabisan. Karena semua harus ditempuh sesuai dengan mekanisme yang sudah disepakati.
"Kalau mau jor-joran seperti itu, jangan sampai seperti di Baratayudha perang Kurukshetra, baik yang Amarta maupun Hastinapura sama-sama hancur. Yang senang siapa? Sengkuni, sengkuni dalam negeri maupun sengkuni mancanegara," katanya.
Selain itu, Haedar menyarankan agar peserta pemilu memakai jalur konstitusional jika menemukan dugaan pelanggaran dan kecurangan. Semua peserta pemilu, lanjutnya, juga harus bersabar menunggu pengumuman resmi hasil penghitungan suara dari KPU pada 22 Mei mendatang.
"Apabila ada perselisihan, perbedaan dan apa yang dianggap kesalahan, mungkin juga kecurangan maka selesaikan juga dalam jalur konstitusi. Bawa ke Bawaslu sampai ke MK, karena itulah yang diberikan konstitusi yang semua partai politik, juga kan mengeluarkan legislatif tentang itu, sehingga harus menaatinya. Karena tidak jalan lain selain jalan konstitusional," jelasnya.
Pemilu 2019, kata Haedar, merupakan pemilu kelima di era reformasi. Sehingga masyarakat dan elit harus semakin matang, dewasa dan mengedepankan keadaban dalam politik dan berdemokrasi.
"Terlalu mahal kalau pemilu yang sudah berjalan berkali-kali kita korbankan, hanya karena kita tidak puas dalam proses tertentu. Ketidakpuasan salurkan lewat jalur konstitusi," tegasnya.
Dia juga menyadari pilpres telah membelah masyarakat pada dua pilihan. Pihaknya berharap kondisi ini tidak berlarut ke depannya. Untuk itu, Haedar mengingatkan kepada kedua kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga agar segera berekonsiliasi.
"Rekonsiliasi secara sosial, di mana masyarakat guyub kembali dan itu kebudayaan bangsa Indonesia. Rekonsiliasi politik, yang menang jangan jumawa, jangan euforia. Tapi yang kalah jangan marah dan kemudian tidak menerima realitas, satu sama lain harus rekonsiliasi politik," jelasnya.
Terakhir, dia meminta warga Muhammadiyah harus menjadi contoh dalam menyikapi hasil Pemilu, apalagi jelang Ramadan. Semua itu harus dimanfaatkan untuk menciptakan persatuan, suasana damai, gembira dan kembali menjalani kegiatan produktif.
"Karena bangsa Indonesia ini juga tantangannya besar," tutup Haedar.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Haedar meminta semua pihak harus menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil Pemilu dengan sikap legowo, dan kesatria.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Abdul menekankan di bulan Ramadan tidak berarti melarang adanya perdebatan atau kritik yang tajam antar kelompok asal dengan kepala dingin.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca SelengkapnyaDiperlukan sikap lapang dada dalam menerima hasil pemilihan bagi seluruh pihak yang berkompetisi
Baca SelengkapnyaRosan yakini pemenang tak merasa lebih baik dan yang kalah tak menyalahkan orang lain
Baca SelengkapnyaPerlu adanya pernyataan bersama antar-elit politik dan para calon kepala daerah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan menekankan persatuan bangsa
Baca SelengkapnyaPerlu ada pertemuan antara perwakilan partai politik, termasuk tokoh-tokoh nasionalis dan agamis.
Baca SelengkapnyaMengingat adanya perbedaan pandangan politik selama proses Pemilu lalu berpotensi menimbulkan polarisasi
Baca SelengkapnyaNU dan Muhammadiyah berharap rakyat bisa menerima apapun hasilnya
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung pergelaran Pemilu 2024 beberapa waktu lalu. Awalnya Mahfud menyebutkan ciri-ciri Indonesia Emas
Baca Selengkapnyafanatisme perlu dinetralisir dengan mengingatkan bahwa Pemilu hanyalah alat untuk memilih bukan untuk memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Pimpinan Pusat (PP) Jaringan Nasional (Jarnas) 98, Sangap Surbakti merasa heran dengan sindiran Politikus PDIP Deddy Sitorus
Baca Selengkapnya