Ketum PAN: Kami Enggak Boleh Minta-minta Kursi Menteri
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, partainya tidak akan meminta jatah kursi menteri pada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Meminta jatah kursi menteri pada presiden, kata dia, tidak sesuai dengan aturan konstitusi.
"Ini kan MPR, MPR itu mengerti aturan ya. Termasuk kami juga justru enggak boleh minta-minta (kursi menteri) itu," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7).
Zulkifli menjelaskan, dalam konstitusi kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi kedaulatan itu sudah diserahkan melalui mandat ke Jokowi.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Prabowo tidak mau pilih Menteri Keuangan dari partai? 'Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan,' kata Faisal.
-
Mengapa Zulkifli Hasan dikabarkan akan kembali jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran? Ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam kebijakan ekonomi yang telah dibangun sebelumnya, serta harapan untuk membawa stabilitas di tengah tantangan yang ada.
-
Jabatan apa yang akan diisi Zulkifli Hasan di kabinet Prabowo-Gibran? Salah satunya adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang dikabarkan akan kembali menduduki kursi Menteri Koordinator Perekonomian, yang saat ini dipegang oleh Airlangga Hartarto.
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
"Kalau menurut ketentuan konstitusi itu yang berdaulat itu rakyat, rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada Pak presiden terpilih Pak Jokowi. Itu sepenuhnya hak presiden," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menilai, Jokowi memahami betul sistem dan prinsip berdemokrasi. "Pak Jokowi itu mudeng demokrasi," ucap Amien di kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (15/7).
Amien Rais justru menyindir ada pihak yang meminta kursi ke Jokowi. Padahal tidak ditawari. Namun Amien tak menyebut sosok tersebut. "Yang lucu, enggak ditawarin Pak Jokowi tapi ada yang minta-minta. Itu kan aib. Jadi geer," jelas Amien.
Karena itu, Amien Rais berharap PAN konsisten menjaga sikap politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Sama, jangan sampai bergabung," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Zulhas mengaku banyak ditanya perihal alasan dukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah pernah menjanjikan kursi Menteri Pertahanan kepada Cak Imin.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca SelengkapnyaKetum PAN Janji Tak akan Minta Proyek ke Calon Kepala Daerah bila Menang Pilkada 2024
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaSementara saat ditanya posisi putrinya, Zita Anjani di kabinet Prabowo, Zulhas tak mau menjawab.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh meyakini, jabatan atau pun kursi menteri bukanlah segalanya
Baca SelengkapnyaKetua Umum PAN Zulkifli Hasan menjawab kabar Jokowi bergabung dengan PAN.
Baca SelengkapnyaKetum PAN Zulkifli Hasan membantah tuduhan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk Pemilihan Kepala Daerah
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaTerkait jatah kursi menteri dari PAN yang disebut berjumlah 5, Zulhas berdalih hal itu merupakan hak prerogatif presiden
Baca SelengkapnyaPKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca Selengkapnya