Ketum PAN minta Bawaslu konsisten, tak bolehkan eks napi korupsi nyaleg

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang memperbolehkan mantan narapidana (napi) korupsi dari DPC Partai Hanura M Nur Hasan masuk ke daftar calon sementara Pemilu 2019. Padahal dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 hal itu tidak memperbolehkan.

Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta Bawaslu tetap konsisten dengan aturan yang ada. Sebab, kata dia, semua partai telah menandatangi pakta integritas untuk tidak mengajukan kadernya yang notabene adalah eks narapidana korupsi di Pemilu 2019.

"Semua partai tanda tangan pakta intergritas ya. Calon-calon kita yang sudah terkena masalah hukum sudah kita tak daftarkan, tapi kok ada yang boleh ada yang tidak. Kan perlu ada konsitensi dari Bawaslu, jangan ada yang tidak, yang boleh," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8).

Menurut Zulkifli, Bawaslu harus tetap konsisten dengan apa yang sudah disepakati. Semua itu, lanjutnya, untuk membuat masyarakat tetap percaya dengan lembaga penyelenggara pemilu.

"Saya sudah teken langsung sama ketua Bawaslu. Pakta intergritas tidak lagi ini itu, banyak sekali kita baca itu. Akhirnya kita tidak memasukan caleg-caleg ya. Harus konsisten dong," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poinnya berisi larangan bagi mantan koruptor maju sebagai Calon Legislatif di Pemilu.

Hal ini dibenarkan oleh Komisioner KPU Ilham Saputra, saat dikonfirmasi. "Iya (telah diterbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018)," ucap Ilham kepada Liputan6.com, Minggu (1/7).