Follow
Ketum PAN minta warga DKI tolak kedaulatan memilih ditukar sembako
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta warga Jakarta untuk tak tergiur iming-iming sembako untuk memilih salah pasangan calon di hari pencoblosan besok. Sebab, pemilihan besok merupakan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin selama 5 tahun mendatang.
"Kita meminta kepada seluruh rakyat Jakarta, Andalah yang berdaulat, yang berkuasa, jangan mau ditukar kedaulatan dan kekuasaanya dengan sembako apalagi sejumlah uang," kata Zulkifli di Restoran Batik Kuring, Kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Selasa (18/4).
Zul berpesan, agar warga Jakarta menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpinnya yang terbaik bagi Jakarta. Tak hanya itu, dia juga mengimbau penyelenggara untuk bersikap profesional, jujur dan adil dan menjalankan tugasnya.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Kenapa Pj Gubernur Kaltim ingatkan warga tentang hak pilih? Masyarakat yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diimbau dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana agar pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat? Pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi, karena melalui pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka di lembaga-lembaga negara.
"Kita juga mengimbau kepada KPU untuk jujur, adil, profesional dan responsif, kalau ada pelanggaran ditindak sesuai undang-undang," kata Zul.
"TNI-Polri jadilah milik rakyat, merah putih, berpihaklah kepada rakyat, adil kepada kedua belah pihak. Kalau itu terjadi Insya Allah Pilkada kita akan legitimate," sambungnya.
Sebab, bila itu tak dilakukan akan menyebabkan permasalahan baru dan akan panjang urusannya. "Kalau tidak tentu akan menjadi persoalan yang kurang dan panjang nanti urusannya," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, pemilu paling buruk pernah terjadi saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
Baca Selengkapnya
Paloh mengatakan, perumusan klausul gubernur dipilih oleh presiden merupakan langkah gegabah.
Baca Selengkapnya
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya
"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca Selengkapnya
Pramono mengatakan, bersama pasangannya telah berjanji tidak akan membawa politik agama, identitas, etnisitas.
Baca Selengkapnya
Ketum PAN Janji Tak akan Minta Proyek ke Calon Kepala Daerah bila Menang Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya
Anies pun mengajak warga Jakarta untuk tidak golput agar mendapatkan pemimpin yang fokus pada keberpihakan.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menjelaskan kenapa PKB pada saat pengesahan RUU DKJ menjadi inisiatif DPR menyetujuinya.
Baca Selengkapnya
Zulhas mengatakan usulan tersebut boleh-boleh saja disampaikan.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani menyoroti proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun ini agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.
Baca Selengkapnya