Follow
Ketum PAN Nilai Amandemen UUD'45 Menyeluruh Timbulkan Kecurigaan Presiden Dipilih MPR
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan, rencana amandemen UUD 1945 secara menyeluruh bisa menimbulkan kecurigaan. Wacana ini muncul setelah pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Nasdem Surya Paloh.
Keduanya sepakat dengan wacana melakukan amandemen UUD 45 menyeluruh. Berbeda dengan PDI Perjuangan yang hanya ingin amandemen MPR dapat menetapkan GBHN.
Zulkifli menuturkan, bakal ada kecurigaan amandemen menyeluruh itu agar presiden kembali dipilih oleh MPR. Sehingga, perlu momentum untuk mengamandemen seluruh konstitusi.
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Kapan amandemen pertama UUD 1945 terjadi? Setelah amandemen pertama pada tahun 1999, pasal 7 UUD 1945 ditambahkan dengan ketentuan bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
-
Kenapa Tim Hukum AMIN khawatir dengan Pilpres 2024? Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.
-
Apa yang Zulhas katakan tentang PAN? “Memang PAN lahir dari rahim Muhammadiyah, tetapi sejatinya perjuangan Muhammadiyah adalah untuk bangsa. Maka inklusivitas PAN hari ini adalah mandat perjuangan yang niscaya. PAN juga milik NU, bahkan melintasi batas-batas ormas, agama, suku, bahasa, warna kulit. PAN adalah partai milik semua anak bangsa. Matahari yang selalu menyinari tanpa membeda-bedakan.“ Tutur Zulhas dalam pidato politiknya pada Peringatan HUT ke-25 PAN di Jakarta (28/8).
"Kan musti ada momentum, kalau ada kecurigaan ya sulit, nanti presiden dipilihnya MPR. Nah ini sulit sekali. Mungkin suatu saat tapi saya tidak tahu kapan tapi sekarang ini terbatas saja tidak mudah," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Ketum PAN itu menuturkan, amandemen terbatas sudah tergolong sulit dilakukan. Apalagi untuk amandemen secara menyeluruh. Sebab, sulit mendapatkan persetujuan mayoritas anggota MPR.
"Menurut saya, untuk menyeluruh semua itu sulit, karena kita sudah coba lima tahun. Nanti ini tidak setuju, ini tidak setuju, dua saja tidak setuju ya tidak bisa jalan. Karena harus 3/4 ditandatangani," ungkapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Kegiatan tertutup ini dilakukan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Wacana amandemen UUD 1945 dihembuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla
Baca Selengkapnya
Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Mekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik
Baca Selengkapnya
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan mendukung wacana amendemen UUD 1945 yang belakang ramai digaungkan MPR.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.
Baca Selengkapnya
Pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
Baca Selengkapnya
PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres
Baca Selengkapnya
Ma'ruf menginginkan ke depannya MPR tetap menjalankan fungsinya dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan.
Baca Selengkapnya