Ketum PAN Sebut Ambang Batas Presiden 20% Hasilkan Politik Transaksional

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, politik transaksional lahir dari pembatasan ambang batas pencalonan presiden. Maka itu PAN mengusulkan, Pilpres sebaiknya tidak dibatasi ambang batas 20 persen.

"Kami kemarin mengusulkan Pilpres partai politik itu jangan dibatasi 20 persen, karena itu akan menghasilkan politik transaksional," ujar Zulkifli dalam pidato kebangsaan yang digelar CSIS Indonesia secara virtual, Kamis (19/8).

PAN mengusulkan supaya ambang batas pencalonan presiden sebaiknya 4 persen. Bahkan, menurutnya, suara partai tidak akan hangus karena tidak mencalonkan.

"Oleh karena itu Pilpres cukup 4 persen. Dan partai politik kalau dapat wakil silakan. Enggak hangus pak," katanya.

Undang-Undang yang memberikan batas tersebut, kata Zulkifli, menjadikan sistem politik menjadi transaksional. Uang menjadi ukuran paling penting.

"Karena kita dibatasi, undang-undangnya seperti itu, sistemnya juga begitu akhirnya apa politik kita menjadi politik yang transaksional, semua ukurannya uang, yang penting menang, mengabaikan nilai-nilai. Nah inilah yang kita alami sekarang," ujar Zulkifli.

Wakil Ketua MPR RI ini bilang, berkat politik transaksional ini maka muncul politik yang memecah belah karena politik elektoral mementingkan menang dengan segala cara. Hal ini perlu diperbaiki.

"Oleh karena itu PAN kemarin berjuang agar undang-udang baik, sistem baik maka demokrasi akan melahirkan demokrasi yang punya nilai," ujar Zulkifli.

"Demokrasi yang punya nilai itulah akan menghasilkan kesetaraan, harmoni, itu mengurangi kesenjangan dan seterusnya itu. Itu yang kita perjuangkan," pungkasnya.