Ketum PKB bagi-bagi Sembako murah di kolong Tol Penjaringan

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyambangi warga kolong Tol Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (19/7). Dalam lawatannya itu, Cak Imin hadir dalam acara Pasar Murah yang digelar bertepatan dengan Hari Lahir PKB yang ke-19.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, pasar murah salah satu tujuan mengobarkan semangat ekonomi kerakyatan. Menurutnya, model perjuangan ekonomi kerakyatan itu berbagai macam, seperti pembentukan koperasi dan memperkuat usaha kecil Menengah (UKM).

"Kegiatan ini sekaligus silaturahmi PKB bersama masyarakat," ujar Cak Imin di lokasi.

Ratusan warga kolong Tol Penjaringan bisa membeli sembako dengan harga murah di pasar ini. Panitia sendiri telah menyiapkan 1.000 paket sembako dengan harga yang sangat terjangkau yakni Rp 30.000. Isinya, beras 5 kg, minyak goreng 2 kg dan gula pasir 2 kg.

Cak Imin mengingatkan, setiap kader PKB yang duduk di legislatif maupun eksekutif untuk memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Khususnya, agar pemerintah memperhatikan eksistensi pasar tradisional yang kian tergerus oleh pasar modern.

"Pemerintah bersama lembaga legislatifnya bisa memberikan kebijakan di setiap daerah dengan melihat kepentingan ekonomi rakyat. Membatasi maraknya ritel modern dan memperbanyak kegiatan pasar murah seperti ini, juga merupakan salah satu bentuk pemihakan akan ekonomi kerakyatan," ujar Cak Imin.

cak imin bagikan sembako murah di kolong tol penjaringan ©2017 Merdeka.com/istimewa

Lebih jauh, soal eksistensi pasar tradisional saat ini kian tergerus lantaran maraknya pendirian pasar modern yang semakin tidak terkendali. Jika pasar modern tidak dimoratorium, dapat dipastikan akan semakin banyak pedagang tradisional yang gulung tikar yang berujung menambahnya angka penganggaran.

"Pasar modern kian hari tambah akut dan secara tidak langsung mendegradasikan para pedagang tradisional," kata Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin juga meminta kepada pemerintah DKI Jakarta selaku stake holder agar memperhatikan nasib warga yang berada di kawasan Kolong Tol.

Menurutnya, sebelum penertiban dilakukan, pemerintah DKI Jakarta harus melakukan dialog dan menyediakan tempat terlebih dahulu serta membayar uang pengganti yang cukup kepada masyarakat yang tinggal di kawasan kolong Tol.

"Bangunan berdiri di kolong tol harus ada solusi komprehensif, jangan asal gusur tanpa dialog dan tanpa pengganti yang memadai. Pemerintah harus memberikan solusi penertiban, langkah paling tepat (yakni) menyediakan tempat yang memadai, (dan mengajak) dialog saat perubahan transisi," tegasnya.