Ketum PKB Minta 20 Persen Anggaran Dialokasikan untuk Pendidikan

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, memberikan instruksi kepada Fraksi PKB DPR RI agar mengawal alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan benar-benar difungsikan untuk pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bonus demografi di Indonesia menjadi berkah.

"Alokasi 20% APBN untuk pendidikan salah satunya diperjuangkan oleh anggota Fraksi PKB periode 1999-2004, Gus Yusuf Muhammad. Namun saat ini ternyata alokasi 20% APBN untuk Pendidikan belum sepenuhnya untuk pendidikan, maka saya menginstruksikan agar Fraksi PKB bisa memastikan agar anggaran 20% untuk Pendidikan benar-benar untuk fungsi Pendidikan," ujar Muhaimin dalam peringatan hari santri dan Harlah ke-22 Fraksi PKB di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/11).

Dia menjelaskan Gus Yus saat memperjuangkan alokasi 20% APBN untuk Pendidikan ditentang banyak kalangan. Ahli anggaran menilai tidak mungkin dengan keterbatasan APBN dan besarnya kebutuhan konsolidasi pasca krisis ekonomi ada anggaran 20% khusus untuk pendidikan.

Orang lain juga bertanya?

"Namun saat itu Gus Yus bersikukuh untuk memperjuangkan ide tersebut karena menilai bahwa dalam masa transisi yang dibutuhkan adalah investasi di bidang pendidikan. Dan terbukti visi Gus Yus itu hari ini benar adanya, di mana lanskap dunia pendidikan kita sudah jauh lebih baik," ujarnya.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut pada kesempatan ini diberikan penghargaan bagi kader PKB di parlemen yang menorehkan prestasi di masa lalu.

Gus Yusuf Muhammad termasuk salah satu kader PKB di parlemen yang masuk kategori penerima penghargaan bersama KH Cholil Bisri dan Prof Cecep Syarifuddin. KH Cholil Bisri dinilai mampu mewarnai kiprah FPKB dengan pendekatan-pendekatan fiqh dalam berbagai keputusan dan langkah politik. Sedangkan sebagai seorang akademisi Prof Cecep mampu memberikan pendekatan-pendekatan akademis.

"Bersama Gus Yus, Kiai Cholil dan Prof Cecep mampu memberikan warna atas peran FPKB dalam melaksanakan tugas-tugas keparlemenan di masa awal eksistensi PKB sebagai partai baru hasil reformasi," ujarnya.

Peran pendahulunya itu diteruskan Fraksi PKB saat ini. Salah satunya pencapaian lahirnya UU Pesantren yang menjadi bentuk pengakuan negara terhadap peran penting pesantren.

"Ke depan kami akan terus melakukan berbagai terobosan, demi menjaga keberpihakkan kami kepada kepentingan masyarakat," katanya.

(mdk/lia)