Ketum PPP imbau unjuk rasa 2 Desember dibatalkan

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengimbau rencana unjuk rasa 2 Desember mendatang tidak dilakukan. Romi mengatakan, pengawalan terhadap proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak dilakukan dengan aksi lanjutan.

"Mengawal proses hukum itu ada caranya, tidak dengan melakukan aksi massa berikutnya. Karena itu tentu PPP mengimbau agar aksi 2 Desember 2016 tidak dilaksanakan," kata di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11).

Kepada para tokoh agama dan pemimpin umat di Tanah Air, Romi meminta agar terus menjaga kesejukan dan kedamaian, bukan malah memanaskan situasi dengan kembali menurunkan massa.

"Meskipun terlepas dari keinginan diadakannya aksi secara damai, saya kira lebih penting kita meredam emosi umat kemudian melakukan anger management (manajemen kemarahan)," kata Romi.

"Sebagai bangsa kita sama-sama memiliki masa lalu, memiliki keharmonisan, dan mari kita rawat kebhinekaan kita dengan sama-sama mengembangkan paham agama yang toleran," sambung dia.

Romi menambahkan, dirinya turut merasa prihatin bergulirnya isu rush money atau penarikan uang secara besar-besaran di perbankan jelang aks 2 Desember. Menurut Romi, jika rush money terjadi justru merugikan bangsa Indonesia sendiri.

"Kita harus ingat segala tindakan yang menyakiti diri kita sendiri akan memukul ekonomi. Kalau kita melakukan rush money, itu bukan kebangkrutan siapa-siapa. Tapi kebangkrutan ekonomi kita yang akan mungkin saja bisa terjadi," pungkas dia.