Keuntungan bisa membajak Fahri Hamzah

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengaku sudah ditawari oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk bergabung. Menurutnya, tawaran merapat ke partai beringin sudah muncul sejak era Setya Novanto.

Politikus PKS itu mengklaim Presiden Joko Widodo pernah meminta kepada Setnov agar mengajaknya gabung ke partai. Berulang kali Fahri diajak bicara oleh Setnov.

"Saya berkali-kali memang diajak ngomong sama Pak Nov dan pernah juga oleh pak Airlangga. Bahkan, kalau Pak Nov ini dia bilang 'ini pesannya Pak Jokowi'. Ya begitu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2).

Fahri mengaku ditawari banyak partai politik untuk bergabung setelah statusnya di Partai Keadilan Sejahtera tidak jelas hingga sekarang. Setidaknya ada 7 partai yang menawarinya bergabung.

"Saya sudah ditawari oleh Golkar, PDIP, Gerindra, NasDem, PAN, PPP, Hanura, semua lah," kata Fahri.

Pengamat Lipi Siti Zuhro menilai Fahri adalah sosok yang lantang berbicara dan kerap mengkritik pemerintah. Dalam partai, lanjut Siti, peran Fahri dibutuhkan untuk menangkis berbagai serangan.

"Dia kan vokal. Dengan kevokalannya bisa menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan politik untuk mengkritisi sesuatu. Kalau Golkar, seperti sekarang yang dilakukan Nusron Wahid," ujarnya kepada merdeka.com, Selasa (6/2).

Jelang Pilkada dan Pilpres, menurut Siti, Fahri bisa saja mendatangkan pemilih bagi calon yang diusung partai. Golkar sendiri sudah deklarasi mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Enggak tertutup kemungkinan, apalagi mau pemilu. Mungkin peran Fahri untuk kekuatan massa. Dalam politik selain modal dan pemikiran, ya massa," tururnya.

Fahri sendiri tercatat sebagai anggota DPR dengan suara terbanyak di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Dia mendapat 125.083 suara. Pria 46 tahun ini merupakan jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Siti menilai publik mengenal Fahri sebagai sosok yang kritis. "Itu khasnya dia. Itu jangan hilang. Kalau hilang bisa berdampak ke dukungan, nanti enggak diperhitungkan," tuturnya.

Airlangga saat dikonfirmasi hal tersebut menyerahkan kepada Fahri untuk menentukan keputusan. "Itu kembali kepada beliau (Fahri Hamzah)," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/2).

Airlangga membenarkan Fahri sempat mendatangi kantor DPP Golkar kemarin (4/2). Namun, kedatangan Fahri tidak terkait dengan rencana bergabung dengan Golkar.

"Kalau masuk ke kantor Golkar semua juga boleh. Kalau namanya pimpinan DPR diundang ke partai kan pasti masuk kantor Golkar. Jadi kalau masuk kantor, siapa juga bisa," ujar dia.

Menteri Perindustrian ini berucap, Golkar terbuka untuk siapa pun yang ingin bergabung. Jika Fahri bersedia bergabung, Airlangga siap menerima.

"Tanya sama beliau dulu. Partai Golkar kan partai terbuka, siapa saja juga boleh," katanya.

Setnov juga memberi dukungan soal rencana Fahri menjadi kader Partai Golkar. "Kalau saya dari dulu. Kalau Pak Fahri di tempat saya, pasti saya akan rembukin dia dengan ketua-ketua lain. Untuk dia bisa menjadi orang yang menjadi prioritas utama, selain dedikasi dan juga loyalitas yang sangat tinggi," ujar Setnov sebelum sidang kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

Bukan tanpa alasan, mantan Ketum Partai Golkar itu menilai Fahri Hamzah merupakan sosok yang cerdas memiliki karakter kuat serta mampu berkomunikasi dengan baik.

"Dia sosok yang bisa sangat diajak bicara, bukan orang yang kaku. Dia, apalagi bicara soal masalah disiplin, bicara soal rakyat, bicara soal negara. Dia betul-betul orang yang mempunyai komitmen yang sangat tinggi, dan saya sangat hormat dan bangga terhadap sosok seorang Fahri," ujarnya.

Meski demikian, Setnov menyerahkan sepenuhnya nasib Fahri pada Airlangga Hartarto. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Tentu kami serahkan pada saudara Airlangga. Kalau saya pribadi bukan hanya beruntung, tapi sayang kalau enggak bisa dapat seorang Fahri," ujarnya.

Meski berulangkali ditawari gabung ke Golkar, Fahri menegaskan tetap setia kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia mengaku ikut mendirikan dan membangun metode pembinaan dan pembentukan kader di PKS.

Untuk itu, Fahri menegaskan bakal tetap bertahan di PKS karena ingin memberikan contoh soal kesetiaan kepada para kader.

"Saya harus setia dengan metode yang kita kembangkan dalam partai. Dan juga saya bilang ke teman-teman PKS itu partai kader," tegasnya.

Fahri merasa dirinya tidak pergi, tetapi didepak dari PKS. Permasalahan ini bermula ketika Fahri dipecat oleh Presiden PKS Sohibul Iman pada 2016 lalu.

PKS menganggap Fahri melanggar banyak aturan partai dan dinilai memperburuk citra partai karena telah pasang badan untuk Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham' pembangunan proyek gedung baru DPR.

Merasa diperlakukan tidak adil, Fahri menyatakan melawan lewat hukum agar bisa kembali menjadi kader PKS. Upaya ini dilakukan karena ingin menunjukkan bahwa keputusan petinggi-petinggi PKS salah.

Hasil perlawanan itu, Fahri kembali menang di pengadilan melawan PKS. Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang diajukan DPP PKS. Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Desember 2016.

Dalam putusan Provisi (putusan sela) no 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel tanggal 16 Mei 2016, menyatakan secara tegas bahwa pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR dan Wakil Ketua DPR RI dalam keadaan status quo (tidak mempunyai kekuatan hukum/ tidak berlaku) sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

"Saya kan di PKS itu diusir bukan pergi. Makanya saya enggak mau pergi. Makanya saya melawan secara hukum saya enggak mau pergi dan saya menunjukkan bahwa kelakuan elite PKS salah dalam perspektif PKS sebagai partai kader," ungkapnya.