Khawatir Parpol Tersisa 2 Seperti di AS, AHY Ingin Sistem Politik Indonesia Diubah

Merdeka.com - Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya di Djakarta Theatre, Jumat (1/3). Dalam pidatonya, AHY menyoroti persoalan terbelahnya bangsa di tengah panasnya tensi politik Pemilihan Calon Presiden 2019.

Menurutnya, penyebab terpecahnya rakyat karena dua calon presiden yang berlaga di Pilpres 2019 tidak ada berbeda dibanding 2014. Pilihan rakyat menjadi terbatas hanya dua capres karena faktor presidential threshold yaitu ambang batas 20 persen dukungan parlemen atau 25 persen suara nasional untuk mengusung Capres.

"Membatasi pilihan masyarakat atas calon pemimpin nasionalnya," ujar AHY.

Atas dasar itu Partai Demokrat konsisten mengoreksi batasan Presidential Threshold yang berpotensi membelah bangsa. Menurutnya, ini wujud komitmen Demokrat mencegah terbelahnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, Demokrat juga mencermati praktik pemilu serentak yang dilakukan tahun ini. Pemilihan Presiden yang berbarengan dengan Pemilihan Legislatif tidak menguntungkan partai yang tak mengusung kadernya sebagai calon presiden.

"Dampaknya hanya partai pengusung utama capres-lah, yang paling berpotensi mendapatkan efek elektoral terbesar," jelasnya.

AHY melanjutkan, jika kondisi ini berlanjut di masa depan bukan tidak mungkin era multipartai di Indonesia akan berakhir. Sehingga hanya menyisakan dua partai yang berpengaruh besar. "Seperti di Amerika Serikat."

Menurutnya, Indonesia belum siap dan juga belum tentu cocok mengadopsi sistem kepartaian model Amerika Serikat. Partai Demokrat berpandangan, sistem multipartai merupakan pilihan yang paling rasional, dihadapkan pada kemajemukan dan latar belakang historis Indonesia.

Karena itu, setelah Pemilu 2019 nanti, Demokrat mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan melakukan dialog untuk membangun sistem politik yang paling cocok di Indonesia.

"Kepada Presiden mendatang, Partai Demokrat merekomendasikan untuk mengkaji kembali sistem kepartaian dalam kehidupan berdemokrasi kita," tutupnya.