Khawatir Polarisasi, Mendagri Minta KPU Pertimbangkan Kampanye Pemilu 2024 7 Bulan

Merdeka.com - Pemerintah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan kembali menetapkan masa kampanye tujuh bulan pada Pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, belajar dari Pemilu 2019, ketika ia masih menjabat Kapolri masyarakat terpolarisasi cukup lama.

"Tujuh bulan pertimbangannya sederhana yaitu pertimbangan pengadaan logistik, tapi dampaknya tujuh bulannya itu kita belajar dari kemarin tahun 2019 pengalaman saya sebagai Kapolri, jujur saja, kasihan melihat bangsa, terpolarisasi demikian selama tujuh bulan," ujar Tito dalam rapat membahas Pemilu 2024 dengan Komisi II DPR RI, Kamis (16/9).

Tito menilai, masa kampanye sebaiknya lebih pendek supaya masyarakat tidak terpolarisasi. Sebab bila masyarakat terbelah berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.

"Tapi faktanya polarisasi itu akan bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan dan konflik dan kekerasan yang kita alami," kata Tito.

Untuk itu, Tito mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek dari enam bulan ke empat bulan.

"Oleh karena itu, masa kampanye ini tetap diperpendek. Tadi saat konsinyering dari 6 bulan ke 4 bulan," ujar Tito.

Dalam penjelasan Ketua KPU Ilham Saputra, KPU mengusulkan masa kampanye ditambah durasinya menjadi tujuh bulan. Hal ini untuk menghindari tidak tepatnya penyaluran logistik di KPPS.

Tito mengatakan, sebaiknya untuk masalah logistik ini perlu dibuat regulasi khusus supaya prosesnya lebih cepat.

"Untuk menangani masalah logistiknya perlu dibuat regulasi khusus pengadaan barang dan jasa dengan pendampingan LKPP supaya proses logistiknya cepat," kata dia.