Kiai sepuh & kader PPP Jateng tolak koalisi dengan PDIP

Merdeka.com - Mayoritas kader Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Jawa Tengah tak setuju jika partainya berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Kalangan kiai dan arus bawah partai berlambang kabah menilai PDIP kurang memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Sekretaris DPW PPP Jateng, Suryanto mengatakan, peta aspirasi warga konstituen PPP dan para kiai sepuh panutan di wilayahnya tidak menginginkan partainya bergabung dengan PDIP dalam Pilpres mendatang.

"Saya kan sering mengikuti perbincangan internal menyikapi dinamika politik menjelang Pilpres, arahnya memang ke sana," ujar Suryanto kepada wartawan, Jumat (2/5).

Menurut Suryanto dari tingkat akar rumput hingga para pengurus struktural tingkat paling bawah, hingga di pimpinan cabang maupun wilayah, tidak menginginkan PPP berkoalisi dengan PDIP .

Suryanto menjelaskan ada beberapa alasan, mengapa tak mau berkoalisi dengan PDIP , di antaranya, PDIP kurang memperjuangkan aspirasi umat Islam. Terutama dalam keputusan-keputusan politik yang diambil di parlemen.

"PDIP dinilai banyak mementahkan UU yang mengatur kemaslahatan umat. Mereka juga sering bertentangan dengan PPP dalam hal pengesahan regulasi bagi kemaslahatan umat," katanya.

Arus bawah, lanjut Suryanto selalu mencatat hal-hal seperti itu. Mereka selalu mengingat dan dijadikan pertimbangan menentukan arah pilihan dalam dukungannya terhadap bakal capres.

Sementara itu para kiai sepuh PPP , juga memperlihatkan kecenderungan untuk tidak mendukung koalisi dengan PDIP . Sebagai partai berbasis Islam, kata Suryanto, pandangan politik para kiai sepuh selalu dijadikan rujukan penting oleh konstituen untuk mengambil keputusan politik.

Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang mendalam sesuai syar'i dalam pandangan politik para ulama sepuh.

Beberapa kiai sepuh yang mempunyai pengaruh kuat di kalangan PPP terutama mengenai fatwanya, yaitu KH Kharis Shodaqoh, KH Ubab Maimun, dan KH Maimun Zubair.

"Kami menangkap sinyalemen yang beliau-beliau sampaikan sudah cukup jelas seiring dengan aspirasi mayoritas konstituen kami. Aspirasi seperti ini harus dijadikan pertimbangan penting para pimpinan partai, saat memutuskan arah koalisi di Rapimnas mendatang," pungkas Suryanto.