KIB Diyakini akan Tutup Pintu untuk Capres yang Picu Perpecahan di Masyarakat

Merdeka.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) diyakini tak akan mendukung calon presiden yang memainkan isu politik identitas. KIB terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP.

Pengamat Politik, Permadi Yuswiryanto, mengatakan, tujuan KIB dibentuk untuk menghindari perpecahan yang terjadi usai pemilu. Karena itu, dia menilai, seharusnya, KIB tidak akan mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden yang pernah menggunakan politik identitas. Meskipun namanya bisa dibilang populer.

"Saya yakin KIB tidak akan mengusung capres nama-nama populer yang pernah menggunakan politik identitas, penyebab pembelahan sosial," kata Permadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (2/6).

Permadi mengakui meskipun sosok tersebut mempunyai elektabilitas yang bagus, namun melekat dengan politik indentitas dikhawatirkan bakal memberikan pembelahan sosial di masyarakat.

Sebab, isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk di dalam agenda politik identitas. Karena, kondisi masyarakat Indonesia dimana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat.

Dia memandang, KIB akan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, dengan mengedepankan gagasan. "Saya yakin KIB sudah melakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah terjadinya pembelahan sosial tersebut," tegas Permadi.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyatakan, pembentukan KIB untuk menghindari perpecahan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada Pilpres 2024.

Menurut Meutya, perpecahan di antara anak bangsa tersebut dimungkinkan jika kembali muncul hanya dua calon presiden saja yang di pemilihan presiden nanti. Sekarang ini, KIB sudah bisa dikatakan telah mengantongi tiket untuk mencalonkan presiden lantaran kursi yang dimiliki ketiga partai ini sudah melebihi ambang batas presidential threshold.

Diketahui Golkar memiliki kursi 12,31 persen jumlah kursi, PAN 6.84 persen jumlah kursi dan PPP dengan 4,53 persen jumlah kursi. Total kursi yang dimiliki KIB sebesar 23,67 persen jauh di atas ambang batas presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR.

"Ini menunjukkan KIB sudah mampu untuk mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri," kata Meutya.

Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)